Analisis Ekonomi Wilayah Taman Nasional Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Leuser, Nanggroe Aceh Darussalam

Abstract

Kegiatan masyarakat yang memanfaatkan zona penyangga (buffer zone) di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) memberikan pengaruh terhadap semakin berkurangnya persediaan alam maupun hasil hutan kayu dan bukan kayu yang mendorong masyarakat memasuki kawasan inti (wilderness zone), keadaan ini merupakan ancaman bagi kelestarian ekosistem yang seharusnya dapat dihindarkan. Tujuan penelitian untuk : (1) memberikan penilaian terhadap pemanfaatan produk kayu maupun bukan kayu dan (2) mengetahui sejauh mana besarnya kerugian yang akan diterima oleh masyarakat dengan pengorbanan zona penyangga. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) analisis manfaat-biaya yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha TNGL melalui pemanfaatan zona penyangga dengan alat ukur kriteria investasi yaitu Net Present Value (NPV), Net Benefit/Cost Ratio (B/C Rasio) dan Internal Rate of Return (IRR) dan (2) analisis kebijakan atau Policy Analysis Matrix (PAM) yang digunakan untuk mengetahui daya saing dan dampak kebijakan pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) hasil analisis ekonomi manfaat dan biaya yang dilakukan dengan suku bunga (tingkat diskonto) pasar (18 persen) menunjukkan bahwa pengusahaan zona penyangga TNGL tidak layak untuk diusahakan. Namun dengan memberikan subsidi suku bunga sehingga tingkat diskonto turun menjadi 10 persen, hal tersebut menjadi layak untuk diusahakan. Akan tetapi pengusahaan tersebut cukup riskan karena hasil analisis sensitifitas menunjukkan bahwa penurunan nilai manfaat bukan kayu sebesar 20 persen dapat menyebabkan kegiatan tersebut menjadi tidak layak. Kelayakan usaha akan terjaga dengan baik, walaupun terjadi penurunan nilai manfaat bukan kayu 20 persen dan/atau kenaikan biaya operasional 20 persen, apabila subsidi suku bunga diberikan 11 persen (tingkat diskonto 7 persen) dan (2) hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa pengelolaan TNGL kurang kompetitif karena keuntungan finansialnya yang negatif. Namun pengelolaan tersebut efisien secara ekonomi, dimana untuk memperoleh tambahan satu rupiah output diperlukan tambahan biaya faktor domestik atau non-tradable lebih kecil dari satu rupiah. Temuan lain menunjukkan adanya kebijakan yang menyebabkan berkurangnya surplus produsen di mana kebijakan pemerintah menyebabkan pengelola mengeluarkan biaya lebih besar dari pada biaya imbangan pengelolaannya (opportunity cost). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah hendaklah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan inefisiensi. Untuk itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan sejak penentuan kegiatan hingga pengelolaan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan, sehingga kawasan penyangga TNGL di satu sisi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan di sisi lain menopang kelestarian TNGL.