Ekologi Politik Pengelolaan Sumberdaya Pesisir: Studi Kasus Relasi Kuasa Pengelolaan Sasi Laut di Pulau Haruku

Abstract

Pengelolaan sumberdaya pesisir tidak bisa dilepaskan dari hubungan-hubungan kekuasaan dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatannya. Aktor-aktor tersebut ada yang memiliki kepentingan yang sama juga bisa berbeda-beda serta memilih strategi yang berbeda pula dalam mencapai kepentingannya. Relasi kuasa antar aktor bisa berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti konfrontasi, perlawanan, persaingan, persuasi, atau kolaborasi. Relasi kuasa juga tidak mengambil bentuk tunggal namun bersifat fleksibel dan dinamis tergantung pada dinamika politik lokal dan nasional. Eksistensi sasi laut berada dalam dinamika relasi kuasa dengan berbagai dampaknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak dari bekerjanya hubungan-hubungan kekuasaan tersebut baik pada aras internal maupun eksternal lebih cenderung melemahkan sasi laut. Relasi yang berlangsung dalam bentuk konfrontasi dan perlawanan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat dan mendelegitimasi lembaga kewang, sebaliknya relasi kolaboratif dengan aktor eksternal seperti LSM, perguruan tinggi dan lembaga donor selain memberi dampak penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan juga melahirkan sentralisasi ketokohan dan kapitalisasi Pemberdayaan yang justru melemahkan pelaksanaan sasi laut.