Desain Kebijakan Pemanfaatan Pekarangan sebagai Obyek dan Daya Tarik Agrowisata di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur

Abstract

Pekarangan masyarakat Kabupaten Banyuwangi memiliki karakteristik yang khas dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata. Agrowisata berbasis pekarangan pada beberapa lokasi di Kabupaten Banyuwangi telah mulai dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perkembangannya, agrowisata pekarangan ini mulai menghadapi berbagai permasalahan mulai dari aspek teknis maupun non teknis. Di sisi lain, keberadaan agrowisata berbasis pekarangan masyarakat ini dinilai menjadi salah satu pilihan destinasi wisata yang bersifat complementer terhadap destinasi wisata utama yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata yang berada pada jalur akses kawasan wisata utama, akan membentuk suatu jaringan destinasi wisata baru (Network Tourism Destination) yang dapat meningkatkan daya tarik wisata, melalui beranekaragam bentuk agrowisata berbasis pekarangan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah merumuskan desain kebijakan pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan khususnya adalah mengkaji karakteristik dan potensi agrowisata berbasis pekarangan, menganalisis status keberlanjutan pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata, menganalisis pemangku kepentingan dan persepsinya dalam pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata dan menganalisis faktor pendorong keberhasilan pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil interpretasi citra dan validasi lapangan pada 3 (tiga) lokasi penelitian, yaitu Desa Sumbermulyo, Kelurahan Gombengsari dan Desa Segobang, dapat digambarkan potensi lahan pekarangan yang dimiliki ketiga wilayah tersebut. Ketiga daerah tersebut berada pada 2 (dua) jalur destinasi wisata utama di Kabupaten Banyuwangi. Destinasi wisata utama tersebut antara lain Pantai Bangsring, Baluran, Watu Dodol, Kawah Ijen, Pantai Boom Marina, Taman Suruh, De Djawatan Forest, Pantai Grajagan, Pulau Merah, dan Pantai Sukamade. Ketiga lokasi tersebut juga memiliki struktur sosial masyarakat yang berbeda sesuai dengan suku dominan yang menempati wilayah tersebut, yaitu masyarakat suku Jawa (Desa Sumbermulyo), suku Madura (Kelurahan Gombengsari), dan Osing (Desa Segobang). Ketiga wilayah tersebut memiliki kearifan lokal masing-masing, baik dari sisi struktur pekarangan, jenis vegetasi, luasan, maupun jenis ternak yang dibudidayakan. Potensi pengembangan pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata di Kabupaten Banyuwangi kemudian dilakukan analisis keberlanjutan dengan metode Multi-Dimensional Scaling (MDS). Hasil analisis keberlanjutan menyimpulkan bahwa status keberlanjutan pada dimensi ekologi termasuk kategori baik berkelanjutan (84,55), dimensi ekonomi cukup berkelanjutan (67,14), dimensi sosial cukup berkelanjutan (59,84), dimensi kelembagaan kurang berkelanjutan (49,74) dan dimensi budaya cukup berkelanjutan (61,25). Hasil analisis sensitivitas (leverage), untuk mempertahankan atau meningkatkan status keberlanjutan, faktor pengungkit utama yang harus diperhatikan para pemangku kepentingan adalah: (1) keberadaan dan kualitas obyek dan daya tarik wisata (ODTW) pada pekarangan, (2) jumlah masyarakat yang memanfaatkan pekarangan, (3) keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata, (4) ketersediaan peraturan yang terkait pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata, (5) adanya pelanggaran nilai kepercayaan dalam pemanfaatan pekarangan, (6) konflik antar masyarakat dengan latar belakang perbedaan budaya, dan (7) penerapan modal sosial dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Untuk memahami keterlibatan para pihak dalam program pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata di Kabupaten Banyuwangi, dilakukan analisis stakeholders. Stakeholders yang terlibat dalam program pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata di Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: kelompok pemerintah daerah (dinas pariwisata, dinas pertanian, pemerintah desa), kelompok masyarakat (pokdarwis, kelompok tani dan masyarakat), kelompok swasta (asosiasi pelaku wisata, dan pelaku usaha wisata/swasta). Stakeholder yang termasuk key players ini adalah Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa dan Pemerintah Desa. Stakeholder yang termasuk dalam subject adalah kelompok tani dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata. Stakeholder yang termasuk context setter yaitu asosiasi pelaku wisata dan pemilik usaha/swasta. Sedangkan stakeholder yang termasuk crowd adalah perguruan tinggi dan Bappeda. Keberhasilan para pihak dalam mengelola program pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata di Kabupaten Banyuwangi sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan beberapa faktor, baik dari aspek tujuan, kebutuhan, kendala, perubahan yang diinginkan, pihak yang terpengaruh oleh program dan lembaga yang terlibat dalam program tersebut. Berdasarkan hasil analisis ISM (Interpretative Structural Model), tujuan program dalam mempertahankan sumberdaya dan kearifan lokal merupakan faktor yang harus diperhatikan karena memberikan pengaruh signifikan pada tujuan yang lain. Pada aspek kebutuhan, adanya regulasi sektoral yang mengatur tentang pelaksanaan program pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata menempati posisi kunci dalam mendukung keberhasilan program. Pada aspek kendala, kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM lokal serta minimnya pembiayaan menjadi hambatan utama saat ini. Perubahan yang diinginkan dari program ini adalah adanya kebijakan pemerintah daerah yang secara tegas mengatur terkait pengembangan obyek dan daya tarik agrowisata berbasis pekarangan. Kebijakan pemerintah ini akan secara langsung mempengaruhi masyarakat yang ada di desa atau kelurahan yang memiliki lahan pekarangan. Kebijakan pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik agrowisata di Kabupaten Banyuwangi harus disusun oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan stakeholders lain, khususnya Pokdarwis, agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodir berbagai kepentingan dan pelaksanaannya dapat berkelanjutan.