Keserasian Kebijakan Produksi dan Kebijakan Perdagangan Beras di Indonesia

Abstract

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Menurut World Bank (2021), Indonesia menduduki peringkat ke-empat sebagai negara dengan jumlah penduduk paling besar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat yaitu sebanyak 276,361,788 jiwa. Jumlah penduduk yang besar maka Indonesia perlu memenuhi kebutuhan pangan yang banyak. Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan beras sebagai pangan utama masyarakat Indonesia melakukan berbagai kebijakan terkait perberasan nasional. Kebijakan produksi beras dirumuskan oleh pemerintah untuk mengembangkan daya saing komoditas beras dalam negeri melalui produktivitas dan efisiensi komoditas beras serta melindungi petani dari dampak buruk (injury effect) perdagangan bebas beras. Kementerian Pertanian dalam pemenuhan kebutuhan beras, mendorong peningkatan produksi beras sehingga tercapainya swasembada pangan dan Kementerian Perdagangan melakukan kegiatan impor beras untuk memenuhi cadangan pangan beras Indonesia dan stabilisasi harga beras domestik. Keterlibatan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan beras banyak mengundang polemik. Kementerian Pertanian berusaha untuk terus meningkatkan produksi beras nasional agar tercapai ketahanan pangan sedangkan Kementerian Perdagangan melakukan impor untuk menjaga ketersediaan beras dan kestabilan harga beras. Oleh sebab itu menjadi menarik untuk mengkaji bagaimana keserasian penerapan kebijakan yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis keserasian kebijakan produksi dan kebijakan perdagangan beras di Indonesia. Tujuan khusus penelitian yaitu: (a). Mengetahui dan menganalisis kondisi eksisting kebijakan ekonomi perberasan nasional, (b). Menganalisis pengaruh kebijakan peningkatan produksi beras terhadap harga dan ketersediaan beras, (c). Menganalisis pengaruh kebijakan perdagangan beras terhadap harga dan ketersediaan beras, dan (d). Merumuskan strategi keserasian kebijakan produksi dengan kebijakan perdagangan beras di Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan beras dan peningkatan ekonomi nasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder time series tahunan dengan rentang waktu penelitian dari tahun 1980 sampai 2020. Data primer dilakukan dengan wawancara kepada key expert, yaitu dengan ekonom IPB University. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa instansi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, World Bank, dan FAO (Food Agricultural Organization). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan SAS. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdari dari analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis kondisi eksisting kebijakan perberasan ekonomi nasional dan keserasian kebijakan peningkatan produksi dan kebijakan impor beras. Metode analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan persamaan simultan untuk mengetahui hubungan antara variabel endogen dan eksogen. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab pengaruh kebijakan peningkatan produksi beras dan pengaruh kebijakan impor beras terhadap harga dan ketersediaan beras. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan produksi merupakan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga kestabilan harga beras dengan nilai koefisien 0,646 dan ketersediaan beras dengan nilai sebesar 0,971, dilihat dari hasil simulasi dampak kebijakan produksi dan kebijakan impor terhadap ketersediaan beras dan harga beras domestik. Kebijakan produksi mampu meningkatkan jumlah produksi rata-rata sebesar 2% setiap tahun. Kebijakan produksi mampu menjaga kestabilan harga beras domestik dan memenuhi ketersediaan beras lebih baik dibandingkan dengan kebijakan impor. Kebijakan impor beras merupakan kebijakan yang kurang efektif dalam menjaga kestabilan harga dengan nilai pengaruh sebesar 0,118 dan ketersediaan beras dengan nilai pengaruh sebesar 0,020, dilihat dari hasil simulasi dampak kebijakan produksi dan kebijakan impor terhadap ketersediaan beras dan harga beras domestik. Kebijakan impor beras setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Rata-rata perubahan jumlah impor beras mencapai 141%. Dampak kebijakan impor kurang berpengaruh apabila dibandingkan dengan kebijakan produksi. Selama empat dekade kebijakan produksi beras berupa perluasan luas area panen, perluasan area lahan irigasi, subsidi benih, dan subsidi pupuk oleh Kementerian Pertanian meningkatkan produksi dan produktivitas padi sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional ditandai dengan tercapainya surplus beras. Sejak 2021, terdapat ketentuan mengenai pendelegasian wewenang kebijakan perberasan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas). Wewenang Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada Bapanas berupa penetapan besaran jumlah Cadangan Pangan Pemerintah serta penentuan harga pembelian dan rafaksi harga. Kementerian Perdagangan mendelegasikan wewenangnya kepada Bapanas berupa stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan, Kementerian BUMN menglihkan kuasa atas Bulog kepada Bapanas, dan wewenang Kementerian Sosial yang dialihkan kepada Bapanas yaitu penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pasca bencana. Kebijakan perberasan dari masing-masing Kementerian sudah diintegrasikan ke Bapanas, menjadikan Bapanas sebagai regulator pangan dan Bulog sebagai operator pangan, membuat kebijakan perberasan menjadi serasi.