Strategi Pengembangan Energi Panas Bumi yang Berkelanjutan. Studi Kasus di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Darajat, Garut-Jawa Barat .

Abstract

Konsumsi energi dunia berbahan bakar fosil terus meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk dunia. Di Indonesia, rata-rata konsumsi energi meningkat sekitar 8.5% per tahun karena pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Mayoritas permintaan energi nasional dipenuhi oleh energi berbahan bakar fosil, meskipun cadangannya terus menurun. Situasi ini memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan efisiensi pemakaian bahan bakar fosil dan mencari alternatif energi baru yang lebih murah dan ramah lingkungan. Salah satu alternatif energi baru yang memenuhi kriteria tersebut adalah panas bumi, yang merupakan energi terbarukan dengan cadangan berlimpah dan emisi CO2 rendah. Pemerintah Indonesia telah membuat peta-jalan pengembangan energi panas bumi tahun 2006-2025 dengan target mencapai 9 500 MW pada tahun 2025 atau berkontribusi 5% dari konsumsi energi nasional. Tetapi, pemakaian panas bumi di tahun 2012 hanya mencapai 1 226 MW atau 0.6% dari konsumsi energi Indonesia,sehingga target di atas merupakan tantangan untuk dicapai (Sukarna 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun strategi pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para pengambil keputusan dalam usaha mempercepat pengembangan energi panas bumi berkelanjutan berdasarkan 3 pilar, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar keberlanjutan ini kemudian dikembangkan menjadi 6 dimensi agar lebih operasional, yaitu dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, kebijakan, kelembagaan, dan teknologi. Oleh karena itu, beberapa analisis perlu dilakukan dan disintesakan sehingga sebuah strategi pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan, yang optimal, komprehensif, dan terpadu, dapat diperoleh. Berbagai analisis dilakukan berdasarkan pendekatan sistem, baik pendekatan hard sistem, maupun pendekatan soft sistem. Pendekatan hard sistem dalam penelitian ini adalah analisa kelayakan ekonomi investasi pengembangan panas bumi di PLTP Darajat Garut dengan menghitung Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR). Pendekatan soft sistem adalah analisa berkelanjutan MDS (Multi-Dimensional Scaling), kajian legal/regulasi, AHP (Analytical Hierarchy Process), dan ISM (Interpretative Structural Modelling). Hasil analisa-analisa ini akan menjadi masukan dalam men-disain strategi pengembangan energi panas bumi berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Darajat, Garut sebagai studi kasusnya (site specific). Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan dan data aktual diambil dari PLTP Darajat. Kuesioner didistribusikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Diskusi fokus grup dan wawancara dilaksanakan dengan reponden terseleksi yang memiliki kompetensi berkaitan dengan bidang pengembangan dan pengelolaan panas bumi, serta beberapa aspek untuk konfirmasi data dan pandangan dengan perspektif yang lebih luas yang berkenaan dengan topik penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur dan publikasi resmi dari berbagai departemen seperti Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), departemen Kehutanan, dan lain-lain. Hasil analisis kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa investasi proyek pengembangan lapangan uap dan PLTP Darajat, Garut secara ekonomi, layak untuk dikembangkan, dengan tingkat keuntungan bersih (NPV) 56,8 juta dollar Amerika dan rata-rata IRR total 15,3%. Lapangan uap dan PLTP Darajat, Garut mampu mereduksi sebanyak 698.471 ton gas CO2 setiap tahun untuk kapasitas 100 MW; dan berpotensi untuk mendapatkan insentif CDM sebesar hampir sekitar 3,5 hingga 7,0 juta dollar Amerika setiap tahunnya, atau 100 hingga 200 juta dollar Amerika selama 30 tahun masa kontrak produksinya, serta mampu meningkatkan IRR 1,5% (asumsi harga karbon CER US$ 5-10/ ton CO2). Hasil analisis keberlanjutan secara multi dimesi (MDS), dan dengan mengambil angka 50 sebagai batas indeks keberlanjutan, menunjukkan bahwa enam dimensi keberlanjutan relatif sudah memenuhi aspek keberlanjutan. Seluruh dimensi yang melewati batas indeks keberlanjutan adalah dimensi sosial (52.54), dimensi ekonomi (51.76), dimensi lingkungan (52.95), dimesi kebijakan (50.36), dimensi kelembagaan (55.14), dimensi teknologi (54.58). Secara umum, nilai rata2 keberlanjutan dari pengembangan energi panas bumi di PLTP Darajat adalah 52.89, yang berarti bahwa pengembangan dan pengelolaan energi panas bumi saat ini di PLTP Darajat relatif telah dikelola secara berkelanjutan. Kajian regulasi dalam pemanfaatan panas bumi di Indonesia menunjukkan adanya perubahan regulasi yang menyebabkan situasi ketidak-pastian hukum, ketidak-konsistenan dan tumpang tindih regulasi, berlarut-larutnya proses perizinan, serta kepastian waktu ijin pinjam pakai lahan, yang masih harus dibenahi. Istilah “pertambangan” yang tercantum dalam UU No. 27/2003 tentang panas bumi dan turunannya perlu dikaji kembali mengingat prospek terbesar panas bumi berada di wilayah hutan konservasi. Sementara UU No. 5/1990 dan UU No. 41/1999 membatasi kegiatan selain kegiatan kehutanan di kawasan hutan konservasi. Hasil AHP menunjukkan berbagai prioritas dalam setiap hirarki struktur. Fokus yang perlu diutamakan adalah melakukan konsistensi kebijakan terkait pengembangan EPB, terutama mengingat potensi EPB yang sangat besar di Indonesia. Aktor yang harus berperan adalah pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong partisipasi pihak swasta, PLN dan masyarakat dalam pengembangan EPB. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan energi nasional guna mencapai target penyediaan EPB, sehingga bisa mendorong peningkatan ekonomi nasional serta mengurangi polusi akibat energi fosil. Prioritas kebijakan yang harus dilakukan adalah peningkatan energi bersih melalui kebijakan insentif dan disinsentif serta didorong adanya pemanfaatan kawasan lindung dan harga keekonomian EPB. Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa ada tiga elemen yang harus dipertimbangkan untuk pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan : 1) pemerintah pusat sebagai aktor memiliki kekuatan yang paling kuat mempengaruhi lainnya, 2) Konsistensi kebijakan pemerintah merupakan kendala yang utama, serta 3) membangun strategi dan kebijakan jangka panjang adalah elemen kunci dan pendorong utama yang akan mempengaruhi lainnya. Berdasarkan hasil analisa-analisa tersebut, strategi pengembangan energi panas bumi berkelanjutan disusun, untuk mendukung kebijakan jangka panjang peningkatan energi bersih sesuai target nasional serta mampu menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi pencemaran, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan peningkatan ekonomi nasional.