Peran kelembagaan dalam proses pembuatan kebijakan pengelolaan Hutan Pendidikan Gunung Walat berdasarkan pendekatan diskursus dan sejarah

Abstract

Pendekatan ilmu kelembagaan dengan berbagai teori telah banyak digunakan dalam analisis proses pembuatan kebijakan kehutanan di dunia dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskursus kelembagaan (intstitutional discource) dalam bentuk diskursus-frame (discourse of frame). Penelitian ini mengambil kasus praktek sosial dalam kebijakan Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Tujuan penelitian ini, yaitu: diskursus/narasi kebijakan, pilihan kebijakan, kepentingan dan kekuasaan, pelaku dan jaringan kerjasama, ruang kebijakan, dan rekomendasi kebijakan. Analisis diskursus penelitian ini menggunakan pendekatan model IDS dan dilengkapi dengan model Wittmer dan Birner dan diagram Eden-Ackermann. Pendekatan sejarah menggunakan analisis keterkaitan sejarah (path dependency). Proses pembuatan kebijakan HPGW tidak linier, melainkan dipengaruhi oleh diskursus/narasi kebijakan, kepentingan dan kekuasaan, pelaku dan jaringan kerjasama yang mempengaruhi kinerja pengelolaan HPGW. Fakultas Kehutanan IPB berhasil membangun diskursus dan narasi kebijakan HPGW dengan kemampuan (credibility) pelaku (ilmu pengetahuan, jaringan kerjasama, kepentingan, dan kekuasaan); sehingga pihak eksternal dapat menerima (acceptability) dan percaya (trust) terhadap pengelolaan HPGW untuk kepentingan pendidikan kehutanan Fakultas Kehutanan IPB. Kunci keberhasilan kebijakan pengelolaan HPGW adalah penataan kelembagaan melalui kebijakan pengaturan perilaku (behaviour) pelaku (actors) Pengelola HPGW, sehingga mendapatkan kepercayaan (trust) dari pihak ketiga untuk mewujudkan terjadinya aliansi kepentingan yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan HPGW. Ilmu kelembagaan melalui pendekatan diskursus dan sejarah dapat digunakan untuk analisis proses pembuatan kebijakan HPGW dalam mengisi ruang kebijakan KHDTK sesuai Pasal 8 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.