Keberlanjutan Kelembagaan Agrowisata Berbasis Kopi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi desa pada pemanfaatan lahan kopi untuk agrowisata, terbentuknya suatu kelembagaan agrowisata kopi, dan keberlajutan agrowisata kopi di Desa Sirnajaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme untuk melihat fenomena yang dibangun dari pandangan latar belakang, historis, dan kultur berdasarkan makna atas situasi dan kondisi masyarakat setempat. Pendekatan ini diyakini mampu mengambarkan secara detail kehidupan yang dialami langsung oleh subjek peneliti sehingga membentuk pola baru pada kajian penelitian ini. Penelitian ini menggunakan theory akses (Ribot dan Peluso 2003; Peluso dan Ribot 2020) sebagai alat analisis dan diikuti oleh teori kelembagaan (Scott 2008) untuk menganalisis konsep terbentuknya suatu kelembagaan. Dalam identifikasi awal mula terbentuknya kelembagaan agrowisata kopi mendapati keterlibatan 4 (empat) multi pihak yang berpengaruh dalam rencana pengembangan agrowisata kopi di Desa Sirnajaya. Multi pihak tersebut diantaranya; pihak pemerintah (Negara) yang diwakili Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pihak “Kelompok Tani” (POKTAN); (Sinar Berkah, dan Karya Alam Mandiri). Terbentuknya kelembagaan agrowisata kopi didasari oleh potensi lahan kopi di desa Sirnajaya menjadi daya tarik pemerintah untuk memberikan bantuan berupa program Pilot Inkubasi Inovasi Desa dan Pembanbunan Ekonomi Lokal (PIID-PEL). Tujuan program PIID-PEL adalah mendorong perekonomian lokal desa melalui produktivitas potensi desa dan kelembagaan sebagai penggerak kerjasama kemitraan ekonomi lokal. Potensi lahan kopi menjadi salah satu peluang pengembangan keberlanjutan agrowisata kopi melalui program PIID-PEL Kemendes PDTT. Maka, identifikasi hambatan dan tantangan keberlajutam agrowisata dilakukan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan. Keberadaan potensi lahan kopi merupakan sistem (Agroforestri) yang dijadikannya kegiatan agrowisata berbasis kopi melalui bantuan program PIID-PEL. Program PIID-PEL menjadi awal mula kolaborasi kelembagaan pengelola agrowisata. Kehadiran PIID-PEL menjadi awal mula terbentuknya kelembagaan agrowisata kopi. Pihak Pemerintah Kemendes PDTT memberikan bantuan program pada tahun 2019 yang diserahkan kepada pihak BUMDes. Pengembangan lahan kopi dijelaskan bagaimana mekanisme akses lahan kopi yang digunakan untuk kegiatan agrowisata dan bagaimana konsep kolaborasi kelembagaan agrowisata. Tujuan kolaborasi ialah untuk menyatukan kelembagaan lokal desa (BUMDes dan LMDH) sebagai pengelola agrowisata kopi. Namun, kolaborasi tersebut dicederai trust issue dari pengaruh politik praktis desa pacsa pemilihan Kepala Desa tahun 2020. Pengaruh politik tesebut semakin memperlihatkan jelas kondisi kelembagaan agrowisata kopi didominasi oleh kepentingan multi pihak aktor didalamnya. Kelembagaan agrowisata mengalami kerenggangan antara pihak-pihak yang berkolaborasi khususnya LMDH, BUMDes dan POKTAN. Maka, terjadinya kegagalan kolaborasi kelembagaan yang didominasi atas kepentingan multi pihak melalui akses “bundle of power“dalam memperoleh, mempertahankan, mengontrol, dan mendapatkan akses terhadap agrowisata berbasis kopi. Pihak BUMDes mempunyai relasi kepada pihak “key player” dalam mendapatkan akses lahan kopi dan, akses agrowisata kopi. Key player merupakan pihak aktor aktif dan mempunyai kepentingan serta pengaruh tertinggi terhadap kebijakan pembangunan desa. Pihak aktor tersebut merupakan Kepala Desa yang saat itu masih menjabat dari tahun 2019 dan terpilih kembali di tahun 2020 sampai sekarang. Kepentingan multi aktor bedampak pada pihak kelembagaan agrowisata kopi yang terlibat dalam pengalolaan. Pihak BUMDes, LMDH, dan POKTAN mengalami benturan keberpihakan calon kepala desa. Keberpihakan membentuk identitas sosial kuasa atas akses lahan dan akses pengelolaan agrowisata kopi. Tanpa disadari pengaruh politik praktis menjadi konflik laten dan memberikan dampak pada kegagalan kolaborasi kelembagaan agrowisata kopi. Kegegalan tersebut tidak hanya menjadi penghambat keberlanjutan melainkan mengubah sistem kelembagaan baru untuk pengelolaan agrowisata kopi. Sistem kelembagaan agrowisata baru dijalankan oleh pihak BUMDes dan POKTAN Sinar Berkah melalui kerjasama lahan kopi untuk agrowisata.