Transformasi dan Ketimpangan Perdesaan-Perkotaan di Kawasan Suburban Metropolitan Jakarta (Global South): Studi Kasus Kabupaten Bekasi

Abstract

Kawasan metropolitan Jakarta (KMJ), metropolitan (megacity) terbesar di Global South, masih dinamis perkembangannya, khususnya di wilayah suburban luarnya. Penerapan kebijakan bias perkotaan (KBP) dan keterbatasan kawasan inti metropolitan (DKI Jakarta) dalam menyediakan kebutuhan ruang dan lahan untuk kegiatan industri (manufaktur) dan permukiman perkotaan menjadi faktor utama suburbanisasi di Kabupaten Bekasi (suburban luar). Penerapan KBP di Kabupaten Bekasi ditandai dengan pembangunan yang tidak berpihak pada sektor pertanian (tingginya konversi lahan pertanian) dan berfokus pada kegiatan ekonomi perkotaan dan wilayah perkotaan (pembangunan kawasan industri dan kota baru). Pemerintah pusat dan pihak swasta berperan penting dalam pembangunan kawasan industri dan kota baru di Kabupaten Bekasi. Tingginya kontribusi terhadap perekonomian dan banyaknya tenaga kerja yang terserap menjadikan sektor industri pengolahan sebagai ”tulang punggung” perekonomian Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, industrialisasi dan pengendalian tata ruang yang kurang efektif telah menyebabkan Kabupaten Bekasi menghadapi beberapa isu/permasalahan keberlanjutan pembangunan diantaranya konversi lahan pertanian, urban sprawl, kemiskinan di wilayah perdesaan, dan degradasi lingkungan. Lebih lanjut, terdapat beberapa studi yang mengungkapkan bahwa penerapan KBP menyebabkan ketimpangan ekonomi perdesaan-perkotaan di negara Asia (Global South) lainnya seperti China dan Vietnam. Oleh karena itu, tujuan utama studi ini yaitu menganalisis apakah penerapan KBP telah menciptakan ketimpangan ekonomi perdesaan-perkotaan di Kabupaten Bekasi (suburban kawasan metropolitan di Global South). Dalam mengkaji isu tersebut, studi ini membaginya menjadi tiga bagian pembahasan yaitu: 1) Transformasi wilayah perdesaan-perkotaan (WPP) di Kabupaten Bekasi; 2) Karakteristik demografi dan sosial-ekonomi wilayah perdesaan-perkotaan di Kabupaten Bekasi; dan 3) Ketimpangan (ekonomi) wilayah perdesaan-perkotaan dan karakteristiknya di Kabupaten Bekasi. Analisis transformasi WPP (pada tingkat mikro-regional: desa/kelurahan) didasarkan pada analisis indeks transformasi penggunaan lahan perdesaan-perkotaan (TPLPP)/Rural-Urban Land Transformation (RULT) index—dibangun menggunakan analisis multi-kriteria (analytical hierarchy process). Selain itu, studi ini menggunakan metode mutakhir untuk memprediksi tutupan/penggunaan lahan (TPL) dan WPP 2025, yaitu Patch-generating Land Use Simulation. Lebih lanjut, ordinary least squares dan geographically weighted regression digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik demografi dan sosial-ekonomi wilayah perdesaan-perkotaan baik secara global maupun lokal. Studi ini menggunakan quantitative zoning method dan analisis spasial untuk menganalisis ketimpangan ekonomi wilayah perdesaan-perkotaan menggunakan data demografi, persentase keluarga miskin dan sosial-ekonomi pada tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Bekasi. Hasil studi ini, menunjukkan bahwa wilayah perkotaan (secara spasial) terkonsentrasi di sekitar/dekat dengan jaringan/akses transportasi (termasuk stasiun kereta api) dan KISB, membuktikan bahwa industrialisasi (KBP) dan kemudahan akses transportasi merupakan faktor pendorong utama suburbanisasi di Kabupaten Bekasi. Studi ini juga menunjukkan bahwa (secara temporal) intensitas (laju) transformasi wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan semakin meningkat, khususnya (pada periode 2015-2018) di sekitar jalan arteri yang menghubungkan dengan kabupaten/kota lain, di sekitar ibukota Kabupaten Bekasi, dan di sekitar lokasi KISB yang berada di WP 2 dan WP 4—sebagian besar lahan di daerah tersebut masih berupa lahan non-terbangun. Pada periode 2015-2018, wilayah perdesaan berbasis pertanian di WP 2, 3 dan 4 mulai mengalami tekanan dari proses suburbanisasi, dikarenakan pembangunan kawasan industri dan permukiman perkotaan mulai mengarah ke WP tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bekasi relatif lebih banyak tinggal di wilayah perkotaan—kepadatan penduduk lima kali lebih besar (padat) dibandingkan wilayah perdesaan, meskipun luas wilayah perkotaan hanya seperlima wilayah perdesaan. Ketersediaan infrastruktur/fasilitas ekonomi yang memadai, kepadatan penduduk yang tinggi, dan rendahnya keluarga/rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian menjadi karakteristik demografi dan sosial-ekonomi wilayah perkotaan di Kabupaten Bekasi; wilayah perdesaan memiliki karakteristik sebaliknya. Signifikansi model penduga karakteristik wilayah perdesaan-perkotaan (WPP) yang dihasilkan oleh studi ini sedikit beragam di tiap bagian wilayah; signifikansi tertinggi di bagian tengah dan sebagian utara Kabupaten Bekasi, namun, agak sedikit melemah di bagian paling utara dan bagian tenggara—antar bagian wilayah tersebut memiliki kondisi topografi dan penggunaan lahan yang agak berbeda. Studi ini mengungkapkan bahwa KBP (industrialisasi, pembangunan kota baru, pembangunan yang tidak berpihak pada sektor pertanian) telah menimbulkan ketimpangan ekonomi wilayah perdesaan-perkotaan di Kabupaten Bekasi. Studi ini juga mengungkapkan bahwa wilayah perdesaan yang memiliki tingkat kemiskinan (keluarga miskin) tinggi berasosiasi dengan tingginya jumlah keluarga yang bergantung pada sektor pertanian, kepadatan penduduk yang relatif rendah, dan ketersediaan fasilitas/infrastruktur ekonomi yang terbatas. Pada akhirnya, studi ini memperkuat studi-studi sebelumnya bahwa KBP telah menyebabkan ketimpangan ekonomi wilayah perdesaan-perkotaan seperti yang terjadi di negara Global South lainnya di Asia (China dan Vietnam)—dengan melibatkan analisis transformasi dan karakteristik wilayah perdesaan-perkotaannya pada tingkat mikro-regional, studi ini memberi pemahaman dan pendekatan baru dalam mengkaji isu/topik tersebut. Berdasarkan hasil (temuan) dan pembahasan studi ini serta didukung oleh studi literatur, beberapa arah kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah untuk menguatkan (pembangunan) sektor pertanian dan mengurangi ketimpangan wilayah perdesaan-perkotaan di Kabupaten Bekasi: 1) Pemberian insentif kepada Petani untuk menjaga lahan pertaniannya dan kualitas hidupnya; 2) Mengembangkan/memperkuat rantai pasokan (supply chain) kegiatan ekonomi pertanian dan mempermudah produk hasil pertanian mengakses pasar dan industri makanan yang ada di KMJ; 3) Peningkatan akses pendidikan/pelatihan kepada petani dan keluarganya; 4) Peningkatan investasi pada infrastruktur/fasilitas dasar (telekomunikasi/internet) dan perekonomian di wilayah perdesaan yang miskin; dan 5) Pengawasan/pengendalian tata ruang (khususnya untuk mengendalikan pembangunan kota baru dan kawasan industri) di WP yang diperuntukkan untuk pembangunan pertanian.