Komunikasi Bencana dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali

Abstract

Perjuangan menghadapi Covid-19 sedang dialami saat ini oleh berbagai negara dunia salah satunya Indonesia. Pandemi menimbulkan ketakutan, kecemasan, frustasi di masyarakat. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Komunikasi merupakan kunci keberhasilan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Informasi akurat yang disebarluaskan kepada masyarakat umum, pemerintah dan tokoh masyarakat, serta media dapat mengurangi risiko, menyelamatkan nyawa, harta benda, dan mempercepat pemulihan (Haddow & Haddow 2014). Informasi yang disampaikan mengenai bencana juga harus tepat sasaran serta berkelanjutan agar dampaknya dapat dirasakan dan tidak menimbulkan kepanikan berlebihan. Pada kasus darurat kesehatan atau terjadinya wabah penyakit sering memicu ketidakpastian dan kerusuhan sosial di masyarakat yang terdampak. Komunikasi risiko merupakan cara yang efektif dan merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan dan upaya pengendalian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan, untuk mengurangi kecemasan sosial, dan untuk memungkinkan perubahan perilaku atau kepatuhan masyarakat yang akan membantu mengendalikan wabah. Pada dasarnya di masa pandemi masyarakat menginginkan penjelasan yang jelas dan sederhana dari ancaman yang akan terjadi dan bagaimana cara meresponnya (Villalobos et al. 2017; OHA 2020). Tujuan penelitian ialah sebagai berikut: (1) Menganalisis proses komunikasi penanganan bencana pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Bali dengan memanfaatkan kearifan lokal; (2) Menganalisis adaptasi masyarakat dan kearifan lokal serta pengaruhnya pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Bali; (3) Menganalisis pengaruh prinsip komunikasi risiko dan intensitas komunikasi serta peran pemangku kepentingan terhadap penanganan bencana Covid-19 di Provinsi Bali; (4) Menganalisis strategi komunikasi bencana pada masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali; (5) Menganalisis pendekatan Health Belief Model pada penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. Penelitian menggunakan paradigma pragmatis dengan pendekatan metode campuran (mixed method) sekuensial eksploratori. Peneliti memulai dengan mengeksplorasi dan menganalisis data kualitatif kemudian dikembangkan untuk penelitian kuantitatif. Unit analisis penelitian kualitatif 15 informan terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. Selanjutnya untuk penelitian kuantitatif mengambil dua lokasi desa adat di Kabupaten Badung yaitu Desa Adat Canggu, Kecamatan Kuta Utara dan Kota Denpasar yaitu Banjar Ujung Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur sejumlah 240 responden. Pada penelitian ditemukan upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Bali memiliki keunikan tersendiri baik dari segi komunikasi maupun pendekatan manajemen bencana. Hal ini yang disadari oleh Pemerintah Provinsi Bali perlu suatu strategi dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat. Pada proses komunikasi penanganan bencana Covid-19 pemerintah daerah memberikan kewenangan dan tugas kepada desa adat untuk membentuk Satgas Gotong Royong di wilayahnya masing-masing yang terdiri dari dua unsur kepemimpinan yaitu unsur dinas yang di pimpin oleh Perbekel dan unsur adat yang di pimpin oleh Bendesa. Kepemimpinan bersama inilah yang menjadi salah satu kekuatan dalam proses komunikasi kepada masyarakat adat. Lebih lanjut, kearifan lokal di Provinsi Bali antara perpaduan agama dan budaya menjadi cara yang efektif dalam penanganan Covid-19. Penelitian juga menjelaskan bahwa Model dan Prinsip CERC yang digunakan di berbagai negara untuk penanganan darurat kesehatan sesuai dengan strategi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang terbantukan dengan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat adat kepada tokoh agama dan tokoh adat di Provinsi Bali. Kemudian Provinsi Bali juga memanfaatkan ilmu dan pengetahuan dalam penanganan Covid-19 seperti penggunaan aplikasi, website, media sosial, Youtube, handytalking (HT), dan Whatsapp. Pemanfaatan ilmu dan pengetahuan dalam penanganan bencana memang belum maksimal. Pemanfaatan Komunikasi tradisional dan komunikasi agama atau ritual sebagai penanganan bencana di Provinsi Bali sangatlah kuat. Kebudayaan hadir sebagai perantara yang secara terus menerus dijaga oleh masyarakat terdahulu dan di wariskan ke generasi selanjutnya. Sehingga penanganan bencana melalui budaya dapat dilakukan secara terus menerus sehingga menjadikan masyarakat tangguh. Agama dan masyarakat memiliki hubungan yang erat. Hubungan antara agama dengan masyarakat terlihat di dalam masalah ritual. Dimana kesatuan masyarakat tradisional sangat tergantung kepada conscience collective (hati nurani kolektif), dan agama sangat berperan dalam hati nurani kolektif. Kedua unsur budaya dan agama dalam penanganan bencana harus terus dikembangkan melalui kesenian, modul pembelajaran, dan lain-lain. Pada pendekatan Health Belief Model (HBM), penelitian menemukan bahwa dimensi yang paling mempengaruhi untuk individu mengambil tindakan mencegah Covid-19 di Provinsi Bali adalah dimensi kerentanan (perceived severity) dan pemicu yang mendorong (cues to action). Peneliti juga memberikan saran terhadap implikasi kebijakan yaitu pemerintah harus dapat menyatukan data dan informasi untuk mengidentifikasi risiko. Hal ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan pemerintah sesuai dengan UU No 24 Tahun 2007 Pasal 8 yang menyatakan kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya ialah perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Berbagai lembaga pemerintah yang terkait dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan efektif dan efisien jika dapat menyatukan data dan informasi. Identifikasi risiko yang baik akan mempengaruhi strategi komunikasi risiko dan kesiapan pada masa krisis yang akan dihadapi. Masyarakat mempuyai hak akan informasi dan edukasi, sehingga masyarakat mengetahui langkah apa yang akan dilakukan ketika terjadinya krisis. Pemerintah Provinsi Bali dapat menerapkan kebijakan agar data dan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat disinergikan. Kata Kunci: kearifan lokal, komunikasi bencana, komunikasi kesehatan, komunikasi krisis, komunikasi risiko, pandemi Covid-19