Pembangunan Rendah Karbon untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Abstract

Sejak konsep pembangunan rendah karbon diadopsi pada pertemuan KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992, Indonesia berkomitmen mengimplementasikan penurunan emisi gas rumah kaca dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 menjadikan Pembangunan Rendah Karbon sebagai salah satu program prioritas nasional yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Penerapan peraturan tersebut memerlukan perhatian yang serius dikarenakan selama ini Indonesia mengadopsi pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan rendah karbon merupakan jalan keluar untuk mengatasi trade off antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan. Indonesia sebagai negara agraris dimana sebagian besar penduduk hidup pada hasil pertanian sehingga sektor pertanian berperan besar dalam kesejahteraan masyarakat. selain itu sektor pertanian juga berkontribusi terhadap penghasil emisi gas rumah kaca (GRK), seperti CH4, N2O, dan CO2 merupakan gas yang sebagian besar dihasilkan dari aktivitas pertanian, hal ini juga berdampak pada ketahanan pangan. Penelitian terkait pembangunan rendah karbon khususnya pada sektor pertanian masih sangat jarang, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk: 1) mengevaluasi keberlanjutan eksisting pembangunan nasional; 2) Memprediksi pembangunan rendah karbon yang dapat mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan pangan pada pembangunan nasional; dan 3) Menganalisis strategi pembangunan rendah karbon sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan beberapa metoda analisis, yaitu multidimensional scalling (MDS) untuk mengevaluasi keberlanjutan pembangunan nasional, metode indeks komposit untuk mengukur indeks pembangunan rendah karbon, metode Artificial Neural Network (ANN) untuk memprediksi pembangunan rendah karbon, dan metode MULTIPOL untuk menganalisis strategi pembangunan rendah karbon sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan nasional selama ini sebagian besar masih belum dapat dikatakan berkelanjutan dari segala dimensi berkisar antara kurang (less sustainable) dan cukup (quite sustainable) di setiap provinsi, hanya ada beberapa provinsi saja dengan status baik (very sustainable), dan didominasi di Pulau Jawa. Kemudian hasil analisis yang diuji dengan menggunakan dimensi rendah karbon menunjukkan bahwa hampir semua provinsi kurang berkelanjutan sedangkan Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi carbon. Penelitian dengan pengukuran indeks komposit ini telah mengembangkan Indeks pembangunan rendah karbon yang sangat bermanfaat diimplementasikan sampai tingkat provinsi. Metode pengukuran sangat sederhana dengan menggunakan data-data yang tersedia di daerah, dibandingkan dengan metode sebelumnya yang lebih mengarah ke pembangunan berkelanjutan, penelitian ini lebih difokuskan pada pembangunan rendah karbon yang menjadi paradigma baru dan menjadi arah kebijakan pemerintah Indonesia saat ini. Pembangunan rendah karbon meminimalisir trade off antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Indikator-indikator yang berpengaruh seperti IKLH, ILLS, IDTC, dan IEGRK berkontribusi terhadap pembangunan rendah karbon. Simulasi metode ANN untuk memprediksi pola pembangunan rendah karbon sektor pertanian menunjukkan bahwa peningkatan luas tanam padi (Ha), peningkatan jumlah penggunaan pupuk urea (Ton), peningkatan luas lahan terdegradasi/kritis (Ha), peningkatan jumlah emisi CO2 eq (giga gram), peningkatan laju pertumbuhan penduduk (persen), dapat mempengaruhi nilai indeks pembangunan rendah karbon setiap provinsi. Strategi pembangunan rendah karbon sektor pertanian dengan nilai rerata skor tertinggi pada skenario speed dibandingkan skenario gradual dan moderat. Alternatif kebijakan dengan skor tertinggi pada ketiga skenario, yaitu circular economy, strategi adaptasi co-benefit, dan penguatan jaringan (network) pertanian rendah karbon. Hasil analisis menunjukkan bahwa aksi dengan skor tertinggi adalah menerapkan substitusi pupuk organik. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan pemerintah pusat dan daerah terutama dalam merencanakan pembangunan rendah karbon sektor pertanian teruatama yang mendukung ketahanan pangan.

Since the concept of low-carbon development was adopted at the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit, Indonesia has been committed to implementing the reduction of greenhouse gas emissions by issuing Presidential Regulation no. 18 of 2020 which makes Low Carbon Development as one of the national priority programs aimed at maintaining economic and social growth through low emission development activities and reducing over-exploitation of natural resources. The implementation of these regulations requires serious attention because so far Indonesia has adopted development that is only oriented towards economic growth, and low carbon development is a way out to overcome the trade-off between economic growth and environmental degradation. Indonesia as an agricultural country where most of the population lives on agricultural products so that the agricultural sector plays a major role in the welfare of the community. In addition, the agricultural sector also contributes to greenhouse gas (GHG) emissions, such as CH4, N2O, and CO2, which are gases mostly produced from agricultural activities, this also has an impact on food security. Research related to low carbon development, especially in the agricultural sector is still very rare. The objectives to be achieved in this research are to: 1) Evaluate the sustainability of existing national development; 2) Predicting low-carbon development that can support food security and food availability in national development; and 3) Analyzing the agriculture sector's low carbon development strategy. This study uses several analytical methods, namely multidimensional scaling (MDS) to evaluate the sustainability of national development, the composite index method to measure the low-carbon development index, the Artificial Neural Network (ANN) method to predict low-carbon development, and the MULTIPOL method to analyze low-carbon development strategies in agricultural sector. The results of the study show that most of the national development so far cannot be said to be sustainable from all dimensions ranging from less sustainable and sufficient in each province, there are only a few provinces with very sustainable status, and dominated by on the island of Java. Then the results of the analysis that were tested using the low-carbon dimension showed that almost all provinces were less sustainable while Indonesia had committed to reducing carbon emissions. Research using this composite index measurement has developed a low-carbon development index that is very useful to be implemented at the provincial level. The measurement method is very simple using data available in the region, compared to the previous method which is more directed towards sustainable development. This research is more focused on low-carbon development which is a new paradigm and is the current policy direction of the Indonesian government. Low carbon development minimizes the trade-off between economic development and environmental conservation. Influential indicators such as IKLH, ILLS, IDTC, and IEGRK contribute to low carbon development. The simulation of the ANN method to predict the pattern of low-carbon development in the agricultural sector shows that an increase in rice planted area (Ha), an increase in the amount of urea fertilizer use (Ton), an increase in the area of degraded/critical land (Ha), an increase in the amount of CO2 emissions eq (giga grams), and increase in the rate of population growth (percent), can affect the value of the low-carbon development index for each province. The low-carbon development strategy of the agricultural sector with the highest average score in the speed scenario compared to the gradual and moderate scenario. The policy alternatives with the highest scores in the three scenarios are circular economy, co-benefit adaptation strategies, and strengthening low-carbon agricultural networks. The results of the analysis show that the action with the highest score is applying organic fertilizer substitution. The results of the research are expected to be used as a reference for the central and regional governments, especially in planning low-carbon development in the agricultural sector, especially those that support food security.