Analisis Pemanfaatan Ruang, Arahan Pengembangan Permukiman dan Penyempurnaan Pola Ruang di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sumedang

Abstract

Perkembangan Kabupaten Sumedang yang diikuti laju pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya (Khadiyanto, 2005). Hal ini berdampak pada alih fungsi lahan yang pada dasarnya tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tejadi penyimpangan pemanfaatan ruang wilayah (Lisdiyono, 2004). Penyimpangan terjadi karena ketika peruntukan suatu lahan tidak sesuai dengan penggunaan lahan eksistingnya sehingga berdampak pada permasalahan lingkungan seperti kerusakan hutan dan bencana alam timbul akibat ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan dengan pola ruang dan kesesuaian lahannya. Faktor penyebab yang utama yaitu pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia yang sering melampaui daya dukung lahan atau lingkungan dan kebutuhan lahan yang tidak berorientasi kepada kesesuaian lahan permukiman. Untuk itu, diperlukan analisis penyimpangan penggunaan lahan, kesesuaian lahan permukiman, daya dukung lahan permukiman dan arahan pengembangan serta penyempurnaan pola ruang RTRW di kawasan perkotaan Kabupaten Sumedang. Penelitian dilakukan di kawasan perkotaan Kabupaten Sumedang yang mencakup 14 kecamatan yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, Paseh, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Cisarua, dan Tanjungkerta. Analisis diawali dengan overlay peta penggunaan lahan dan pola ruang RTRW Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, dilakukan overlay peta satuan lahan dan peta kawasan banjir untuk mendapatkan kelas kesesuaian lahan. Kemudian, peta kesesuaian lahan di overlay dengan penggunaan lahan eksisting dan pola ruang untuk mendapatkan lahan tersedia dan selanjutnya lahan tersedia dilakukan analisis dengan kebutuhan lahan sehingga didapatkan status daya dukung lahan. Tahap terakhir yaitu analisis pengembangan permukiman dan penyempurnaan pola ruang RTRW. Hasil analisis menunjukkan bahwa Terdapat 60 jenis penyimpangan penggunaan lahan permukiman perkotaan terhadap pola ruang. Seluas 28.959,39 ha (38,87%) mengalami keadaan tidak selaras. Jenis penyimpangan yang dominan terjadi adalah perubahan hutan produksi menjadi kebun campuran seluas 7.503,85 ha. Di Kecamatan Tomo dan Kecamatan Conggeang banyak terjadi penyimpangan berturut-turut seluas 5.323,01 ha dan 3.773,14 ha. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian lahan permukiman perkotaan Terdapat 3 kelas kesesuaian lahan untuk permukiman yaitu kelas cukup sesuai S2 seluas 28.469,51 ha (38,22%) dan kelas sesuai marginal S3 seluas 4.287,94 ha (5,76%). Kelas yang tidak sesuai (N) sangat dominan di wilayah permukiman perkotaan seluas 41.736,66 ha (56,03%) sehingga pada kelas ini tidak layak untuk dijadikan permukiman. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum daya dukung lahan di kawasan perkotaan mengalami keadaan yang defisit. Hal ini dikarenakan luas kebutuhan lahan untuk permukiman lebih besar dibandingkan dengan luas lahan tersedia untuk permukiman dengan luas 3356,46 ha dan 2385,78 ha. Berdasarkan kecamatan di permukiman perkotaan, terdapat tiga kecamatan dalam keadaan surplus yaitu Kecamatan Cimalaka dengan nilai 2,34, Kecamatan Tanjungsari dengan nilai 1,58, dan Kecamatan Tomo dengan nilai 1,04. Hasil menunjukkan bahwa arahan pengembangan kawasan permukiman perkotaan adalah Prioritas 1 yang merupakan prioritas sangat potensial untuk dijadikan pengembangan kawasan permukiman perkotaan. Hal ini dikarenakan lahan tersebut sesuai, daya dukung surplus, serta tidak terjadi penyimpangan penggunaan lahan. Kecamatan prioritas 1 terdapat di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Tomo dengan luas masing-masing yaitu 109,80 ha, 9,89 ha, dan 0,41 ha. Prioritas 2 memiliki potensi lahan untuk pengembangan permukiman karena lahan tersedia dan sesuai, daya dukung lahan masih surplus, meskipun terjadi penyimpangan penggunaan lahan. Arahan penyempurnaan pola ruang terdapat 3 kategori yaitu penggunaan lahan eksisting yang diakomodir dalam pola ruang, penggunaan lahan yang diubah dan penggunaan lahan tidak dilakukan penyempurnaan atau perubahan dalam pola ruang.