Populisme Islamis di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Perubahan Agraria

Abstract

Aksi Bela Islam yang digelar tahun 2016 merupakan manifestasi dari populisme Islamis, yaitu respon kekecewaan kelompok-kelompok Islam terhadap perkembangan kapitalisme yang mereka persepsikan telah meminggirkan mereka. Respon ini meliputi pertarunangan atas sumber daya material dan politik yang melibatkan kekuatan Muslim vis a vis kekuatan sosial lainnya. Menurut para akademisi, populisme Islamis merupakan fenomena “khas” perkotaan yang didorong oleh aliansi lintas-kelas antara kelas borjuasi nasional, kelas menengah Muslim terdidik perkotaan, dan kelas miskin perkotaan. Terlepas dari eksposisi tersebut, Aksi Bela Islam juga melibatkan segmen sosial yang berasal dari pedesaan, meliputi elit-elit lokal (kelas tuan tanah dan petani kapitalis), petani penyewa, dan buruh tani. Peran mereka dalam populisme Islamis tidaklah pasif, melainkan bersifat aktif dan terutama didorong oleh respon terhadap perkembangan kapitalisme di pedesaan menyangkut relasi penguasaan sumber-sumber agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan populisme Islamis di pedesaan menggunakan pendekatan ekonomi politik kritis. Pertanyaan besar yang hendak dijawab adalah bagaimana kemunculan populisme Islamis dalam konteks perkembangan kapitalisme di pedesaan? Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana sejarah perkembangan kapitalisme dari sudut pandang perubahan relasi penguasaan sumber-sumber agraria, pembentukan kelas sosial, dan bagaimana formasi kelas membentuk populisme Islamis. Mengambil Bulak sebagai lokasi penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengambilan data meliputi wawancara, observasi, dan studi literatur, penelitian ini hendak memahami bagaimana perubahan agraria dapat melatarbelakangi kemunculan populisme Islamis di pedesaan. Sejarah masyarakat Bulak merupakan sejarah penguasaan sumber-sumber produksi agraria. Sejak kolonialisme Belanda masuk, hubungan penguasaan sumber-sumber produksi agraria telah bersifat kapitalistik. Hal ini dicirikan oleh kepemilikan lahan secara pribadi, relasi kerja upahan, produksi komoditas yang tidak dikonsumsi melainkan untuk dipertukarkan, dan ketergantungan penduduk Bulak terhadap pasar di luar mereka dalam memenuhi kebutuhan subsistensinya. Dalam momen sejarah ini, kelas-kelas muncul di Bulak, di antaranya kelas tuan tanah (ulama dan haji), petani penyewa, dan buruh tani. Kelas-kelas ini memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang tidak seimbang. Dalam masyarakat Bulak, para tuan tanah mengambil kedudukan ekonomi, politik, dan kultural yang dominan karena mendapatkan akses terhadap sarana produksi akibat peran mereka sebagai cultural broker, yakni penyambung kebijakan-kebijakan kolonial di pedesaan. Memasuki masa Orde Baru, kekuatan ulama dan haji semakin besar. Hal ini ditandai oleh peranan mereka sebagai penyampai pesan Revolusi Hijau ke desa-desa melalui ceramah-ceramah dan kebijakan infrastruktur desa. Naiknya melon dan cengkeh pada tahun 1980an menandakan peningkatan kekuatan mereka. Ulama menjadi tuan tanah, yang menerapkan standar “upah murah” kepada santri-santri mereka, sementara kalangan haji banyak yang menjadi petani kapitalis, dengan mengorganisir tenaga kerja, upah harian, dan relasi sewa secara bebas. Sementara petani penyewa, dengan kemampuan mengakses lahan yang tidak besar, harus jatuh bangun ketika dua komoditas tersebut mengalami kejatuhan harga. Banyak dari kalangan petani penyewa yang harus bekerja sambilan atau bertransformasi seutuhnya menjadi buruh tani. Saat pebisnis Tionghoa masuk, penduduk Bulak kalah saing dalam mengelola bisnis pertanian karena persoalan modal ekonomi dan jaringan politik. Harga cengkeh dan melon juga anjlok pada tahun 1990an. Anjloknya dua komoditas ini diakibatkan oleh monopolikroni Orde Baru dan penguasaan lahan oleh pebisnis Tionghoa. Setelah memonopoli melon, dengan cepat pebisnis Tionghoa melakukan ekspansi bisnis ke sektor perkebunan jati dan properti (villa dan resort). Selain mengekspansi bisnis, mereka juga melakukan intervensi politik, yang tercermin salah satunya dalam momen pemilihan kepala desa (pilkades), dan berhasil mengalahkan kekuatan politik yang telah lama berkuasa di Bulak, yakni tuan tanah dan petani kapitalis Muslim. Fenomena ini menjadi latar belakang bagi kemunculan populisme Islamis di Bulak. Fakta-fakta sosial berupa ekspansi bisnis dan intervensi politik pebisnis Tionghoa di pedesaan menjadi alarm yang mengancam tuan tanah dan haji. Ekspansi bisnis dan intervensi politik ini berbarengan pula dengan penyempitan akses sewa lahan dan pasar tenaga kerja yang dianggap merugikan kelas-kelas petani penyewa dan buruh tani setempat. Dengan kekuatan kultural dan politik yang dimiliki, para tuan tanah dan petani kapitalis mengorganisir kelas-kelas di bawah mereka ke dalam sebuah “persatuan” dan “jihad” untuk merespon perubahan baik yang terjadi dalam perimbangan politik maupun dalam konteks persaingan bisnis, sewa lahan, dan pasar tenaga kerja. Dengan mengeksploitasi sumber ajaran Islam, para elit lokal, yakni tuan tanah dan petani kapitalis Muslim, mengusung narasi persatuan dengan “ummah” sebagai proksinya. Aksi Bela Islam, yang nyaring di perkotaan, juga beresonansi dengan fakta sosial berupa perubahan agraria di pedesaan yang diterjemahkan ke dalam fakta politik berupa populisme Islamis di pedesaan.