Integrasi Pasar Beras Domestik Dengan Negara Eksportir

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan amanat Undang-undang Pangan No 18 tahun 2012, langkah pertama adalah melakukan pengadaan beras dengan produksi beras dalam negeri. Pencapaian pemenuhan kebutuhan beras nasional melalui produksi beras dalam negeri didorong oleh program-program perberasan dari pemerintah. Perjalanan pemenuhan kebutuhan beras selalu menghadapi berbagai kendala dan hambatan, seperti daya dukung alam yang tidak sesuai yang diharapkan, seperti kekeringan, kebanjiran, hama dan lainnya. Kendala-kendala ini dapat menyebabkan target produksi beras nasional tidak tercapai. Ketidak tercapaian target produksi beras nasional akan menyebabkan tidak dapat terpenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Kondisi ideal perberasan adalah saat dimana kondisi dimana produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan cadangan beras pemerintah. Kondisi saat ini, dimana terjadi kekurangan produksi beras untuk konsumsi mengharuskan pemerintah mencari sumber pengadaan beras lainnya. Impor beras merupakan solusi yang harus diambil pemerintah. Thailand, Vietnam, Pakistan dan India merupakan empat negara eksportir beras terbesar ke Indonesia. Jumlah beras yang di impor dari tahun 2014-2018 mengalami trend yang terus meningkat, pada tahun 2014 impor beras sebanyak 844,16 ribu ton dan pada tahun 2018 sebanyak 2,25 juta ton. Impor beras ke Indonesia umumnya didominasi oleh Thailand dan Vietnam, sedangkan Pakistan dan India menjadi eksportir ketiga dan keempat. Tetapi pada tahun 2015 dan 2017, Pakistan menjadi eksportir beras kedua setelah Thailand, begitu juga Thailand pada tahun 2015 mengekspor lebih kecil dari Vietnam dan Pakistan. Impor yang dilakukan oleh Indonesia akan berdampak terhadap stabilitas harga beras dalam negeri, sementara pemerintah diberikan amanat oleh undangundang untuk dapat menjaga stabilitas harga pangan. Harga beras digunakan oleh pemerintah dalam perhitungan nilai inflasi. Dampak bagi petani apabila terjadi inflasi adalah berkurangnya tingkat kesejahteraan petani, terutama untuk buruh tani. Pengukuran tingkat kesejahteraan petani dapat dilakukan dengan nilai tukar petani. Nilai tukar petani adalah perbandingan dari indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang harus dibayar oleh petani. Inflasi ini yang menyebabkan indeks yang harus dibayar petani meningkat, sehingga tingkat kesejahteraan petani akan turun. Selain hal tersebut, harga beras juga digunakan dalam perhitungan nilai upah minimum propinsi (UMP). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pada peraturan tersebut dijelaskan perhitungan upah minimum berdasarkan upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL), beras kualitas sedang merupakan komponen pertama dalam perhitungan KHL. Perhitungan KHL ini berada didalam upah tahun berjalan pada perhitungan UMP. Kenaikan UMP akan berdampak terhadap terhadap kesempatan pencari kerja karena perusahaan harus membayar UMP yang lebih tinggi. Dari hasil perhitungan nilai koefisien variasi harga beras Vietnam, Pakistan dan India berada diatas Indonesia, kondisi ini menunjukkan harga beras di negara tersebut lebih berfluktuatif dari pada di Indonesia. Nilai koefisien variasi harga beras di Thailand memiliki nilai yang sama dengan Indonesia. Untuk menjaga agar fluktuasi harga beras yang terjadi di negara eksportir agar tidak mengganggu stabilitas harga beras di Indonesia, maka diperlukan penelitian bagaimana cara menjaga stabilitas harga beras di Indonesia dari pengaruh fluktuasi harga di negara eksportir. Berdasarkan Brooks et al (2013) menyebutkan untuk melindungi harga pangan ditingkat petani dalam program bantuan pangan untuk daerah yang kekurangan produksi pangan, maka sumber pangan untuk memenuhi diperoleh dari daerah yang kelebihan produksi yang tidak terjadi integrasi pasar dengan daerah yang kekuranga pangan tersebut. Fackler dan Goodwin (2001) menyebutkan seberapa baik fungsi pasar menentukan pada keputusan pemenuhan pangan di daerah yang kekurangan produksi. Untuk menjaga stabilitas harga beras di Indonesia dari pengaruh perubahaan harga beras dinegara eksportir, maka diperlukan penelitian tentang bagaimana integrasi pasar beras Indonesia dengan pasar beras negara eksportir. Indonesia yang sampai saat ini masih memerlukan impor beras harus dapat memastikan tidak terjadi integrasi pasar dengan negara eksportirnya agar sabilitas harga di Indonesia dapat terjaga. Akan tetapi disisi lain Indonesia memiliki hubungan kerjasama perdagangan dengan negara eksportir tersebut, dimana dalam kerjasama perdagangan dilakukan pengurangan hambatan perdagangan yang akan mengarah dalam pembentukan integrasi pasar. Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana intergrasi pasar beras Indonesia dengan setiap negara pengekspor beras ke Indonesia (Thailand, Vietnam, Pakistan dan India) berdasarkan kawasan perdagangan, posisinya sebagai importir, jenis beras yang diperdagangkan di pasar Cipinang serta melihat pengaruh kerjasama ASEAN, IPPTA dan IASEAN terhadap perubahaan harga beras di Indonesia? Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data time series bulanan dengan periode tahun 2001 sampai dengan 2018. Sumber data untuk penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, investing.com dan International Rice Research Institute (IRRI). Pendekatan model integrasi pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Johansen, dimana model ini digunakan untuk melihat hubungan yang menggambarkan perubahan harga di pasar acuan (negara eksportir) yang akan menyebabkan perubahan harga di pasar dalam negeri (negara importir) dan estimasi model menggunakan VAR dan VECM. Hasil penelitian yang diperoleh 1) Perubahaan harga yang terjadi di negara Thailand dan Vietnam yang berada dalam satu kawasan ASEAN tidak mempengaruhi perubahaan harga beras di Indonesia. Walaupun Indonesia mengimpor beras terbesar dari negara tersebut, juga mengimpor dari Pakistan dan India. Perubahaan harga yang terjadi di negara Pakistan yang berada dalam perjanjian kerjasama IP-PTA dan perubahaan harga beras di India yang berada dalam perjanjian kerjasama IASEAN tidak terjadi integrasi pasar. 2) Dengan model vecm dari negara pengeksport beras ke Indonesia dengan pasar beras di Indonesia ditemukan hanya pasar beras Thailand yang memiliki integrasi pasar beras Indonesia. Berdasarkan derajat kointegrasinya, integrasi yang terjadi bersifat lemah. Hasil lain yang ditemukan, antara negara-negara pengeskpor beras ke Indonesia tidak terjadi intergrasi pasar. 3) Berdasarkan jenis beras yang diperdagangan di Pasar Induk Cipinang hanya beras Cianjur kepala memiliki kointegrasi dengan pasar negara pengeskpor beras. Menurut derajat kointegrasinya yang tertinggi adalah pasar beras di Thailand, Pakistan dan India. Implikasi kebijakan yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah 1)Dalam upaya pemenuhan kekurangan kebutuhan beras dalam negeri Indonesia, pemerintah dapat melakukan impor beras dari negara Thailand, Vietnam, India dan Pakistan secara terkendali. 2) Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan-kebijakan perdagangan beras yang diberlakukan sampai saat ini, karena kebijakan tersebut terbukti menjaga stabilitas harga beras dalam negeri dari perubahaan harga beras negara pengeskopr beras ke Indonesia. 3) Menyusun regulasi perberasan dalam negeri untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri, karena perubahaan harga beras dalam negeri ditentukan oleh kondisi perberasan dalam negeri.