Kajian Peran Stakeholders Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu Studi Kasus DAS Krueng Aceh.

Abstract

Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) semakin meningkat, disamping karena faktor perubahan tutupan lahan, faktor pengelolaan DAS juga menjadi pemicu. Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2012 dan Perda (Qanun) No. 7 tahun 2018 merupakan landasan pengelolaan DAS di Aceh. DAS Krueng Aceh merupakan DAS prioritas yang kondisinya kritis, pengelolaan DAS Krueng Aceh memerlukan penanganan terpadu oleh Stakeholders terkait. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis PP, Qanun, Stakeholders pengelola DAS Krueng Aceh dan implementasi kebijakan berdasarkan perubahan kondisi biofisik DAS. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kondisi biofisik DAS melalui analisis perubahan tutupan lahan dan perubahan kondisi hidrologis DAS, analisis Stakeholders untuk mengetahui institusi, lembaga atau individu dan perannya dalam pengelolaan DAS, serta analisis implementasi kebijakan berdasarkan tupoksi dan regulasi. Berdasarkan hasil analisis kondisi biofisik DAS, tutupan lahan DAS Krueng Aceh dalam 10 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2020 baik perubahan positif yakni penambahan luasan tutupan hutan maupun perubahan negatif yakni pengurangan luas tutupan hutan. Perubahan ini berdampak pada kondisi hidrologi DAS dimana terjadi perubahan debit sungai maksimum pada tahun 2020 sebesar 15.78 m³/detik dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.09 m³/detik. Dari pendalaman isi PP dan Qanun diketahui hal pokok kegiatan pengelolaan DAS yakni ; peningkatan daya dukung DAS, pengelolaan sumber daya air, dan penataan ruang. Kedua peraturan perundangan ini menekankan bahwa pengelolaan DAS diselenggarakan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS. Terdapat 20 Stakeholders yang terlibat pengelolaan DAS Krueng Aceh, Stakeholders pemerintah memiliki kepentingan yang tinggi dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Hasil analisis implementasi kebijakan seluruh stakeholders yang terlibat menyatakan lemahnya koordinansi adalah salah satu faktor tidak terlaksananya kegiatan secara terpadu. Bila dilihat dari kondisi biofisik DAS tahun 2020 dan kaitannya dengan peraturan perundangan, hasil analisis Stakeholders, serta hasil analisis implementasi kebijakan, kegiatan pengelolaan DAS secara terpadu belum berjalan sesuai isi kebijakan. Untuk mewujudkan hal tersebut perintah PP dan Qanun harus dilaksanakan secara tegas. Tim Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu (TKPDAS-T) yang sudah dibentuk harus sesegera mungkin difungsikan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan DAS terpadu.

Watersheds damage is increasing, in addition to factors in land cover changes, watershed management factors are also a trigger. Government Regulation (PP) No.37 of 2012 and Perda (Qanun) No. 7 of 2018 are the foundations of watershed management in Aceh. Krueng Aceh Watershed is a priority watershed whose condition is critical, the management of Krueng Aceh watershed requires integrated handling by relevant stakeholders. This study aims to analyze PP, Qanun, Stakeholders managing Krueng Aceh watershed and policy implementation based on changes in watershed biophysical conditions. The analysis used in this study is the analysis of the biophysical condition of the watershed through the analysis of changes in land cover and changes in the hydrological condition of the Stakeholders analysis watershed to find out the institution, institution or individual and how it plays its role in the management of watersheds, as well as the analysis of policy implementation based on the main tasks and functions and regulations that underlie watershed management activities. Based on the results of the analysis of watershed biophysical conditions, the land cover of Krueng Aceh watershed in the last ten years showed a very significant change in 2020 this change has an impact on the condition of watershed hydrology where there is a maximum river discharge change in 2020 of 15.78 m³ / second compared to 2019 of 10.09 m³ / second. From the deepening of the contents of PP and Qanun, it is know that the main thing of watershed management activities is; increased watershed carrying capacity, water resource management, and spatial arrangement. These two laws and regulations both emphasize that watershed management is organized to coordinate, integrate, synchronize, and synergize watershed management. There are 20 Stakeholders involved in the management of Krueng Aceh watershed, government stakeholders have a high interest and resources to carry out activities. From the results of the policy implementation analysis of all stakeholders involved, weak coordination is one of the factors that do not carry out activities in an integrated manner. Judging from the biophysical conditions of the watershed in 2020 and its relation to laws and regulations, the results of stakeholder analysis, as well as the results of policy implementation analysis, that integrated watershed management activities have not been carried out according to the contents of the policy. To realize this, the PP and Qanun orders must be implemented decisively, the Integrated Watershed Management Coordination Team (TKPDAS-T) that has been established must be functioning as soon as possible.