Arsitektur Strategik Inspektorat Badan XYZ

Abstract

Auditor pemerintah Republik Indonesia (RI) mengacu kepada posisi Badan Pengawasan dan Pembangunan Pemerintah (BPKP) sebagai Aparat Pengawasan ntern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inspektorat Badan XYZ sebagai unit APIP pusat menentukan prioritas sasaran pengawasan berdasarkan isu arah kebijakan pengawasan dan strategis nasional dalam rangka melaksanakan peran pengawasan secara optimal. Prioritas sasaran pengawasan disusun dalam program pengawasan menyesuaikan dengan kapabilitas internal dengan memahami peluang atas risiko-risiko yang dapat mengancam stabilitas Inspektorat Badan XYZ. Perencanaan strategi yang baik diperlukan untuk bertahan menghadapi isu strategis ke depannya. Pengembangan kompetensi kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan menunjukkan bahwa 47 K/L, 10 provinsi, 64 kab/kota mendapatkan indeks kelembagaan yang cukup efektif (KemenPANRB 2018). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui perbaikan proses bisnis. Adanya gap antara isu strategis dengan kapabilitas internal instansi tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya suatu perbaikan dalam pengelolaan manajemen di Inspektorat Badan XYZ. Pengendalian internal pada Badan XYZ harus berupaya dalam menjaga dan mengawal kebijakan-kebijakan instansi. Upaya pemberantasan korupsi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan pencegahan. Pencegahan paling awal adalah dilakukan melalui controlling dari pihak internal. Apabila terjadi suatu kegagalan dalam pengendalian internal maka dapat mengakibatkan melambatnya suatu proses kerja. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan internal yang dilakukan. Beberapa penyebab kegagalan tersebut antara lain kurangnya komitmen aparat pengawas dalam melakukan tindak pengawasan, lemahnya pengetahuan dan pengalaman aparat pengawas terhadap bidang yang diawasi, tidak jelasnya arah strategi pada kebijakan pengawasan, tidak dilaksanakannya Standard Operational Procedure (SOP) terkait pengawasan dan anggaran yang terbatas. Arah kebijakan pengawasan internal yang ada di Inspektorat bermuara kepada terpenuhinya keyakinan kepada pimpinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara efektif, efisien, andal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mensinergikan semua aspek komponen tersebut guna mencapai visi Inspektorat Badan XYZ, maka diperlukan model bisnis yang tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis model bisnis Inspektorat Badan XYZ yang ada saat ini; (2) menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada setiap elemen model bisnis Inspektorat Badan XYZ; dan (3) merumuskan rancangan arsitektur strategik yang tepat untuk diterapkan pada Inspektorat Badan XYZ. Upaya pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian adalah mengumpulkan data terkait pengawasan internal Inspektorat Badan XYZ untuk memetakan model bisnis menggunakan BMC. Pemetaan model bisnis bermaksud untuk melihat kondisi existing Inspektorat Badan XYZ. Setelah itu dilanjutkan analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis SWOT pada sembilan elemen BMC yang diperuntukkan bagi organisasi non-profits/ pemerintah yang terdiri dari : Co-Creators, Value Propositions, Channels, Relations, Value Streams-Return, Key Resources, Key Activities, Key partner, dan Value Stream-Outlay & Costs. Hasil Analisis SWOT selanjutnya dipetakan untuk merumuskan strategi dalam menyusun New Business Model Canvas. Karakteristik existing Business Model Canvas Adjustment for Government and/or Non-Profit Organization Inspektorat Badan XYZ lebih bersifat konvensional, terlihat dari elemen co-creators yang belum mengakomodir perkembangan digitalisasi. Hasil Analisis SWOT atas sembilan elemen existing Business Model Canvas Adjustment for Government and/or Non-Profit Organization Inspektorat Badan XYZ menunjukkan bahwa diperlukannya peningkatan kompetensi internal pada Inspektorat Badan XYZ. Kompetensi yang penting untuk diperhatikan antara lain adalah perbaikan pada elemen value streamsreturn

berupa asessment predikat zona integritas untuk Inspektorat Badan XYZ. Strategi perbaikan kompetensi internal lainnya ditunjukkan pada elemen value propositions, key partners, key resources berupa peningkatan kompetensi jabatan fungsional auditor baik yang bersifat pengawasan maupun non-pengawasan. Sedangkan strategi perbaikan yang bersifat struktur ditunjukkan pada elemen relations, channels, key activities dan value streams-outlay and costs. Arsitektur strategik merupakan rancang bangun strategi yang disajikan berupa indikator rencana jangka menengah berdasarkan New Business Model Canvas Adjustment for Government and/or Non-Profit Organization Inspektorat Badan XYZ.

The government auditor of the Republic of Indonesia (RI) refers to the position of the Government Development and Oversight Agency (BPKP) as the government's internal supervisor (APIP) who is directly responsible to the President as the holder of the power of the Government of the Republic of Indonesia within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Inspectorate of XYZ Agency as the central APIP unit determines the priority of monitoring targets based on the issues of the direction of supervision policies and national strategies to carry out its supervisory role optimally. The priorities target are arranged in the supervision program in accordance with internal capabilities by understanding the opportunities and risks that can threaten the stability of the XYZ Agency Inspectorate. Good strategic planning is needed to carry out its supervisory role optimally. One of the institutional competence developments is marked by the achievement of the institutional index showing that 47 K/L, 10 provinces, 64 regencies/cities get a fairly effective institutional index (KemenPANRB 2018). This shows that continuous improvement is still needed to increase institutional effectiveness through improving business processes. The gap between strategic issues and the agency's internal capabilities indicates that there needs to be an improvement in management management at the XYZ Agency Inspectorate. Internal control at XYZ Agency must strive to maintain and oversee agency policies. Efforts to eradicate corruption are efforts that must be carried out with prevention. The earliest prevention is carried out through internal control. If there is a failure in internal control, it can result in a slowdown in a work process. This can happen due to the weaknesses of internal control that is carried out. Some of the causes of these failures include the lack of commitment of the supervisory apparatus in carrying out supervisory actions, the lack of knowledges and experiences of APIP in the field being supervised, the unclear strategic direction in the internal control policy, the non-implementation of supervision SOP and insufficient budget. The direction of the internal control policy in the Inspectorate leads to the fulfillment of confidence in the leadership that the administration of government has been running effectively, efficiently, reliably and in accordance with the laws and regulations. To synergize all aspects of these components in order to achieve the vision of the XYZ Agency Inspectorate, it is necessary to have the right business model. Based on this background, the objectives of this study are (1) to analyze the current business model of the XYZ Agency Inspectorate; (2) analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats in each element of the XYZ Agency Inspectorate business model; and (3) formulating an appropriate strategic architecture design to be applied to the XYZ Agency Inspectorate. The first attempt to achieve the research objective was to collect data related to the internal control of the XYZ Agency Inspectorate to map the business model using BMC. The business model mapping is intended to see the existing condition of the XYZ Agency Inspectorate. After that, the analysis of the external and internal environment was continued. SWOT analysis on nine elements of BMC that are intended for non-profits / government organizations consisting of: Co-Creators, Value Propositions, Channels, Relations, Value Streams-Return, Key Resources, Key Activities, Key partners, and Value Stream-Outlay & costs. The results of the SWOT analysis are then mapped to formulate strategies in developing the New Business Model Canvas. The characteristics of the existing Business Model Canvas Adjustment for Government and/or Non-Profit Organization Inspectorate Agency XYZ are more conventional, as can be seen from the element of co-creators who have not accommodated the development of digitalization. The results of the SWOT analysis on the nine elements of the existing Business Model Canvas Adjustment for Government and/or Non-Profit Organization Inspectorate XYZ Agency indicate that it is necessary to increase the internal competence of the XYZ Agency Inspectorate. Competencies that are important to note include improvements to the value streams-return element in the form of an assessment of the integrity zone predicate for the XYZ Agency Inspectorate. Other internal competency improvement strategies are shown in the value propositions, key partners, key resources elements in the form of increasing the competence of auditors functional positions, both supervisory and non-supervising. Meanwhile, the structural improvement strategies is shown in the elements of relations, channels, key activities and value streams-outlay and costs. Strategic architecture is a strategic design that is presented in the form of medium-term plan indicators based on the New Business Model Canvas Adjustment for Government and/or Non-Profit Organization Inspectorate Agency XYZ.