Tata Niaga Perdagangan Ilegal dan Valuasi Ekonomi Spesies Kukang Jawa dan Nuri Bayan

Abstract

Perdagangan ilegal satwa liar merupakan tindakan kriminal yang bernilai sangat besar, setara dengan perdagangan narkoba dan dapat menimbulkan buruk terhadap lingkungan. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara yang tergolong sebagai kawasan megabiodiversitas dan menjadi salah satu pusat perdagangan ilegal satwa liar, sehingga di Indonesia sangat rentan terjadi kejahatan satwa liar. Upaya penegakan hukum kasus perdagangan ilegal satwa liar sulit dilakukan karena belum adanya informasi mengenai alur tata niaga dan standardisasi dalam perhitungan nilai ekonomi satwa liar. Informasi mengenai alur tata niaga dapat dilakukan dengan menganalisis dokumen perdagangan ilegal satwa. Sementara itu, nilai ekonomi, pendekatan valuasi ekonomi dapat menjadi salah satu pendekatan dalam melakukan kuantifikasi besaran nilai ekonomi satwa liar. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, yakni pendekatan harga pasar, biaya pemeliharaan, dan contingent valuation method (CVM) berdasarkan willingness to pay (WTP). Penelitian ini mengkaji dua spesies yang dilindungi dan rentan terhadap kepunahan akibat perdagangan ilegal, yakni kukang jawa dan nuri bayan. Penelitian bertujuan 1) menganalisis tata niaga perdagangan ilegal spesies kukang jawa (Nycticebus javanicus) dan nuri bayan (Eclectus roratus), 2) menganalisis nilai ekonomi dan menduga pendekatan terbaik dalam valuasi ekonomi spesies kukang jawa (Nycticebus javanicus) dan nuri bayan (Eclectus roratus), dan 3) menganalisis peubah-peubah karakteristik responden yang memengaruhi nilai WTP. Penelitian dilaksanakan sebanyak dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020. Tahap kedua dilaksanakan dari bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021. Pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab tujuan pertama dilakukan di beberapa instansi, yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta, BKSDA Aceh, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan International Animal Rescue Indonesia. Pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga dilakukan di lembaga konservasi yakni Taman Margasatwa Ragunan, Taman Safari Indonesia, Kebun Binatang Bandung, Batu Secret Zoo, Taman Safari Prigen, Bali Safari & Marine Park, Siantar Zoo, Medan Zoo, Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki Manado, Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Kebun Binatang Kekewang Sulawesi Utara, dan Penangkaran Andy Hoo Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui 1) studi literatur dokumen kasus perdagangan ilegal satwa liar, 2) wawancara kepada instansi, pengelola lembaga konservasi, dan pengunjung lembaga konservasi. Tujuan pertama dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif guna mendeksripsikan tata niaga perdagangan ilegal kukang jawa dan nuri bayan. Tujuan kedua dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif mengenai hasil wawancara dan harga kedua spesies. Analisis data tujuan ketiga dilakukan dengan deskriptif kualitatif dan analisis regresi linear berganda mengenai hubungan antara peubah karakteristik responden dengan nilai WTP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan sebanyak tiga jenis mata rantai pada alur perdagangan ilegal kukang jawa dan nuri bayan, yakni harvester directly to consumer, multiple barriers to market, dan redundant channels. Perdagangan ilegal kukang jawa didominasi oleh jenis mata rantai redundant channels, sedangkan pada nuri bayan didominasi oleh jenis mata rantai multiple barriers to market. Provinsi Jawa Barat merupakan lokasi yang paling banyak ditemukan transaksi perdagangan ilegal kukang jawa, sedangkan pada spesies nuri bayan didominasi oleh Provinsi Jawa Timur. Bentuk transaksi didominasi oleh transaksi online melalui media sosial. Jumlah pelaku perdagangan ilegal kukang jawa tahun 2016-2020 mencapai 118 orang, sedangkan pada spesies nuri bayan sebanyak 141 orang. Jenis kelamin pelaku didominasi oleh laki-laki dengan persentase 98,3% pada spesies kukang jawa, dan 99,32% pada spesies nuri bayan. Kelompok usia pemburu dan perantara didominasi oleh kelompok usia 35-44 dan 45-59, sedangkan konsumen lebih variatif. Terdapat sebanyak 34 kasus perdagangan ilegal kukang jawa dengan jumlah individu yang diperdagangkan sebanyak 266 individu, sedangkan pada spesies nuri bayan berjumlah 61 kasus dan 737 individu. Dugaan nilai perdagangan ilegal kukang jawa tahun 2016-2020 mencapai Rp178.900.000, sedangkan nuri bayan mencapai Rp807.950.000. Nilai ekonomi kukang jawa berdasarkan pendekatan harga pasar menunjukkan nilai Rp10.832.368,02/individu, pendekatan biaya pemeliharaan sebesar Rp28.400.000/individu, pendekatan CVM menggunakan WTP motif konservasi sebesar Rp1.300.524/individu/tahun, dan pendekatan CVM menggunakan WTP motif membeli adalah Rp12.988.214/individu/tahun. Sementara itu, nilai ekonomi nuri bayan berdasarkan pendekatan harga pasar mencapai Rp16.138.820/individu, pendekatan biaya pemeliharaan mencapai Rp6.313.333/individu, pendekatan CVM menggunakan WTP motif konservasi sebesar Rp294.889/individu/tahun, dan pendekatan CVM menggunakan WTP motif membeli adalah Rp818.773/individu/tahun. Berdasarkan aspek efektivitas pengumpulan dan analisis data, keakuratan hasil, dan efisiensi biaya pengumpulan data, pendekatan valuasi ekonomi satwa liar yang paling baik adalah pendekatan harga pasar dikombinasikan dengan biaya pemeliharaan. Responden yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai WTP adalah kelompok usia 35-44 dan 45-59, jenis kelamin laki-laki, tingkat pendidikan pada level perguruan tinggi, jenis pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha, dan LSM, serta tingkat pendapatan mencapai >3.500.000/bulan. Sementara itu, responden yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai WTP adalah kelompok usia muda, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan non-perguruan tinggi, jenis pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pedagang, serta tingkat pendapatan lebih kecil dari 3.500.000/bulan.

Illegal wildlife trade was a criminal act with enormous value, equivalent to drug trafficking, and a harmful environment. Indonesia was located in the Southeast Asia region, classified as a mega-biodiversity area, and is one of the centers of illegal wildlife trade. Indonesia was very vulnerable to wildlife crime. The efforts to enforce the law on cases of illegal wildlife trade were complicated because of nothing information regarding the flow of trade and standardization in calculating the economic value of wildlife. Information on the flow of the trade system can be done by analyzing the illegal wildlife trade documents. Meanwhile, the economic valuation approach can be one approach in quantifying the economic value of wildlife. Several approaches were taken: market price, raising costs, and contingent valuation method (CVM) based on willingness to pay (WTP). This study examined two protected and vulnerable species to extinction due to illegal trade: the javan slow loris and the moluccan eclectus parrot. This study aims 1) analyze the illegal trade system for the javan slow loris (Nycticebus javanicus) and moluccan eclectus parrot (Eclectus roratus), 2) analyze economic value and predict the best approach in the economic valuation of the javan slow loris (Nycticebus javanicus) and moluccan eclectus parrot (Eclectus roratus), and 3) analyzed the variables of respondent’s characteristics that affect the value of WTP. The research was carried out in two stages. The first stage was carried out from January to March 2020. The second stage was carried out from February 2021 to May 2021. Collecting data showed on several agencies, namely Directorate General of Law Enforcement of Environment and Forestry (GAKKUM LHK), Natural Resources Conservation Center (BKSDA) DKI Jakarta, BKSDA Aceh, Customs and Excise Soekarno-Hatta Airport, and Non-Governmental Organizations (NGOs) Yayasan International Animal Rescue Indonesia to answer the first aim. Collecting data shown from Ragunan Wildlife Park, Indonesia Safari Park 1, Bandung Zoo, Batu Secret Zoo, Prigen Safari Park, Bali Safari & Marine Park Siantar Zoo, Medan Zoo, Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki Manado, Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Kekewang Zoo North Sulawesi, and Andy Hoo Captivity East Java to answer the second and third aims. The Observations were collected from 1) literature study of illegal wildlife trade case documents, 2) interviews with agencies, conservation agency managers, and visitors of conservation institutions. The first aim was to analyze quantitative and qualitative descriptive analysis about the trading system of the illegal trade in the javan slow loris and moluccan eclectus parrot. The second aim was to analyze quantitative and qualitative regarding the results of interviews and the prices of the two species. The third aim, data analysis, was carried out with qualitative descriptive and multiple linear regression to analyze the relationship between the respondent’s characteristic variable and WTP value. The results showed three typologies were found in the illegal trade routes of the javan slow loris and moluccan eclectus parrot, like harvester directly to the consumer, multiple barriers to market, and redundant channels. The illegal trade of javan slow loris dominated the typology of redundant channels, and the moluccan eclectus parrot dominated the typology of multiple barriers to the market. West Java Province was most of the illegal trade transactions of javan slow loris, and moluccan eclectus parrot species dominated in East Java Province. The form of transactions dominated online transactions through social media. The number of perpetrators of illegal trade of javan slow loris in 2016-2020 reached 118 people, and moluccan eclectus parrot species were 141 people. The gender perpetrators were dominated by men, a percentage of 98.3% of javan slow loris species and 99.32% of moluccan eclectus parrot. The number age group of hunters and middlemen dominated 35-44 and 45-59 age groups, but consumers were more varied. There were 34 cases of illegal trade of javan slow loris, like individuals being trafficked 266 individuals, and moluccan eclectus parrot 61 cases and 737 individuals. The alleged illegal trade value of javan slow loris in 2016-2020 reached IDR178.900.000, and moluccan eclectus parrot reached IDR807.950.000. The economic value of the javan slow loris based on market price approach shows a value of IDR10.832.368.02/individual, raising costs approach was IDR28.400.000/individual, CVM approach uses a conservation motive WTP IDR1.300.524/individual/year, and CVM approach uses a buying motive WTP IDR12.988214/individual/year. Meanwhile, the economic value of the moluccan eclectus parrot based on market price approach was IDR16,138,820/individual, raising cost approach was IDR6.313.333/individual, CVM approach uses WTP for conservation motives was IDR294.889/individual/year, and CVM approach uses WTP for buying motive was IDR818773/individual/year. Based on effectiveness data collection and analysis, the accuracy of results, and the cost-efficiency of data collection, the best economic valuation approach for wildlife was the market price approach combined with raising costs. Respondents who have a positive and significant influence on the value of WTP about age group 35-44 and 45-59, male gender, education level at the university level, type of work are government employee, entrepreneurs, and NGOs, and income levels reach >3,500 .000/month. Meanwhile, respondents who have a negative and significant influence on the value of WTP were the young age group, female gender, non-college education level, type of work are homemakers, students, and traders, and income levels <3,500,000/month.