Potensi Tumbuhan Hutan Sebagai Bahan Pangan di KPHP Unit VIII Muntai Palas Kabupaten Bangka Selatan

Abstract

Tumbuhan hutan sebagai bahan pangan memiliki potensi keunggulan komparatif sebagai sumber daya alternatif. Keberadaan KPHP Unit VIII Muntai Palas sebagai unit pengelolaan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan hutan di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan penelitian ini menginventarisasi, menganalisis pemanfaatan dan merumuskan strategi pengembangan desa konservasi. Penelitian bersifat eksploratif dengan metode penetapan empat lokasi desa (Kepoh, Pasir Putih, Batu Betumpang, dan Bencah) dan pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menemukan 33 famili, 54 genera, 73 spesies dengan total 1858 individu terdiri dari 1071 semai, 385 pancang, 173 tiang dan 226 pohon. Nilai keanekaragaman spesies tertinggi berkategori sedang ditemukan di Desa Kepoh sedangkan spesies dengan nilai kepentingan (LUVI) tertinggi berbeda-beda di setiap desa pengamatan. Di Desa Kepoh Sandoricum koetjape (LUVI 11,14), Desa Pasir Putih dimiliki Mangifera odorata (kuweni) dengan nilai LUVI 9,68, Desa Batu Betumpang Nephelium lappaceum (rambutan) (LUVI 11,20) dan Desa Bencah (LUVI 10,84) dimiliki Garcinia nigrolineata (kandis). Posisi strategi upaya pengembangan desa konservasi hutan berbasis masyarakat di KPHP Unit VIII Muntai Palas berada pada kuadran 1 dengan kekuatan dan peluang menerapkan strategi Strength-Opportunity (SO) yaitu (1) pemerintah membangun kerjasama investasi pemanfaatan sumber hutan dan lahan; (2) membangun tapak hutan wisata, hutan kesehatan, hutan edukasi dan laboratorium alam; (3) membuat spot informasi untuk kemudahan stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Adapun strategi prioritas pengembangan desa konservasi hutan berbasis masyarakat direkomendasikan kepada pemerintah daerah terkait adalah : (1) meningkatkan promosi potensi hutan kawasan sebagai hutan wisata alam, hutan kesehatan, edukasi dan laboratorium tumbuhan lokal; (2) menyusun grand design tapak hutan; (3) menandatangani kesepakatan dan komitmen bersama berbagai pihak terkait pengelolaan hutan berkelanjutan; (4) mengembangkan kewirausahaan produk hutan; (5) pemerintah membuka kesempatan berinvestasi di kawasan KPHP Unit VIII Muntai Palas Kabupaten Bangka Selatan.