Strategi Peningkatan Kepatuhan Kapal Penangkap Ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng

Abstract

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng terletak di Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelabuhan ini berperan sebagai penunjang pengembangan perikanan laut di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi awal yang didapatkan adalah di PPP Sadeng ditemukan ketidakpatuhan pelaku usaha penangkapan ikan terkait dengan dokumen perizinan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan dan menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan di PPP Sadeng, yang memiliki kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 5 GT, terhadap peraturan yang berlaku dibidang kelautan dan perikanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap kepatuhan kapal penangkap ikan di PPP Sadeng terhadap regulasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan tingkat kepatuhan kapal penangkap ikan di PPP Sadeng terhadap pemilikan dokumen perizinan SIUP adalah 97,14% (sangat baik), SIPI 51,43% (sangat kurang), SLO 48,57% (sangat kurang), dan SPB 31,43% (sangat kurang). Dokumen perizinan yang tidak dimiliki atau habis masa berlakunya dan ketidaksesuaian dokumen dengan fisik kapal menjadi permasalahan yang menyebabkan tingkat kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan di PPP Sadeng dinilai sangat kurang. Strategi peningkatan kepatuhan kapal penangkap ikan di PPP Sadeng, yaitu: a) Melakukan penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah; b) Kerjasama antar Pengawas Perikanan dan instansi penegak hukum lain, serta pemerintah daerah; c) Sosialisasi peraturan yang berlaku dan pendampingan; d) Pemberian penghargaan bagi kapal penangkap ikan yang patuh dan hukuman bagi yang tidak patuh; e) Fasilitasi pengurusan dokumen perizinan; f) Melakukan tindakan tegas yang didukung oleh semua pihak; g) Pembangunan atau pinjam pakai sarana dan prasarana bangunan di lingkup PPP Sadeng; h) Pertukaran informasi dan data dengan instansi lain; i) Menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk pengadaan pegawai dengan jabatan Pengawas Perikanan; j) Berkoordinasi dengan Penyuluh Perikanan agar dapat memberikan penyuluhan dan informasi terkait pentingnya mematuhi peraturan dibidang kelautan dan perikanan.

The coastal fishing port (PPP) Sadeng is located in Girisubo District, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta. This port plays an important role to support the development of marine fisheries in the Special Region of Yogyakarta Province. The initial information obtained was that at PPP Sadeng, fishing actors did not comply with licensing documents. The purpose of this study was to determine the problem and assess the level of compliance of fishing’s actors in PPP Sadeng, which has fishing vessels with a size of more than 5 GT, to the applicable regulations in the marine and fisheries sector. The method used in this research is a case study on the compliance of fishing vessels at PPP Sadeng. The data analysis used is descriptive analysis. The results of the study stated that the level of compliance of fishing vessels in PPP Sadeng to the ownership of SIUP licensing documents was 97.14% (very good), SIPI 51.43% (very poor), SLO 48.57% (very poor), and SPB 31.43 % (very less). Licensing documents that are not owned or have expired and the incompatibility of documents with the physical ship are problems that cause the level of compliance of fishing business actors at PPP Sadeng to be considered very low. Strategies to increase fishing vessel compliance in PPP Sadeng: a) Strengthening local government institutions; b) Cooperation between Fisheries Inspectors and other law enforcement agencies, as well as local governments; c) Dissemination of applicable regulations and assistance; d) Providing rewards for fishing vessels that comply with the regulations and punish the violators; e) Facilitating the processing of licensing documents; f) Taking firm action that is supported by all parties; g) Construction or utilization of building facilities and infrastructure within the scope of PPP Sadeng; h) Exchanging information and data with other agencies; i) Advising to Regional Government for the procurement of employees with the position of Fisheries Supervisor; j) Coordinating with Fisheries Extension so that they can provide counseling and information regarding the importance of complying with regulations in the field of marine and fisheries.