Evaluasi Pencadangan Kawasan Konservasi Sebagai Upaya Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sulawesi Tenggara

Abstract

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Sulawesi Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan tipe Taman Wisata Perairan (TWP) yang tertuang dalam SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 98 Tahun 2016, dengan luas sebesar 21.785,14 ha. Status kawasan ini masih berbentuk pencadangan sehingga belum memiliki sistem zonasi dan rencana pengelolaan. Tahapan pengembangan kawasan konservasi dari fase pencadangan hingga penetapan diperlukan penyusunanan rencana pengelolaan dan zonasi. Penentuan zona inti akan mempertimbangkan seluruh informasi ekologi yang diperoleh di KKPD Sulawesi Tenggara. Kawasan konservasi diharapkan mampu menjawab tujuan konservasi yang berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.tanpa mengabaikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk membantu merumuskan zona inti dan prioritas strategi dalam menunjang rencana pengelolaan dan zonasi KKPD Sulawesi Tenggara, dicapai dengan; 1) Mengevaluasi status kelayakan kondisi ekologi dalam kawasan konservasi; 2) Menetukan tingkat degradasi ekosistem dalam kawasan konservasi; 3) Menentukan zona inti; dan 4) Merumuskan serta memilih strategi prioritas untuk pengelolaan KKPD Sulawesi Tenggara. Kawasan konservasi mengalami perubahan luasan pasca proses inventaris calon kawasan yang dilakukan pada tahun 2013. Dikhawatirkan terjadi penurunan kualitas ekologi dari kawasan konservasi. Penelitian ini akan dimulai dengan memastikan kondisi kelayakan ekologi sebagai bentuk identifikasi potensi. Penentuan status kelayakan kawasan konservasi berdasarkan matriks yang dinilai dengan menggunakan perhitungan bobot dan skoring. Analisis kesenjangan digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kriteria target konservasi. Kesenjangan kondisi ekologi untuk memastikan data pra pencadangan dan data pasca pencadangan sebagai bentuk verifikasi kondisi ekosistem apakah benar mengalami penurunan kualitas. Hasil dari analisis kelayakan ekologi, analisis kesenjangan dan informasi dari participatory mapping akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengelolaan dan zonasi di KKPD Sulawesi Tenggara. Salah satu alat analisis kesesuaian yang dapat digunakan untuk membantu perancangan penentuan zona inti pada kawasan konservasi adalah Marine Reserve Design Using Spatially Explicit Anealling (Marxan). Marxan dapat digunakan untuk membantu mengatasi konflik alokasi spasial antara zona inti (not take zone) dan pemanfaatan (use zone). Kawasan konservasi yang akan ditetapkan juga memerlukan rencana prioritas strategi pengelolaan. Prioritas rencana pengelolaan dirumuskan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) adalah teknik yang cocok untuk menangani masalah yang tidak terstruktur dengan mempertimbangkan faktorfaktor yang saling mempengaruhi dan mewakili ketergantungan. Hasil identifikasi kondisi ekologi dari kriteria dari ekosistem mangrove diperoleh rata-rata kerapatan 1703 tegakan/ha dengan status sangat padat. Ekositem padang lamun memiliki rata-rata tutupan sebesar 47,94% penutupan dalam kondisi kurang kaya. Ekosistem rata-rata tutupan terumbu karang sebesar 45,74% masuk kategori sedang. Terdapat lima biota dilindungi ditemukan seperti ikan napoleon, kima, bambu laut, lumba-lumba penyu sisik dan penyu hijau. Hasil skoring yang diperoleh bernilai 31 mengkategorikan kawasan dalam kondisi layak sebagai kawasan konservasi. Namun ekosistem di kawasan konserasi mengalami penurunan kualitas ekologi dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Berdasarkan hasil analisis kesenjangan penurunan pada tutupan terumbu karang sekitar 10%. Tutupan padang lamun mengalami penurunan sebesar 17%. Ekosistem mangrove mengalami penurunan sebesar 102 tegakan/ha. Total luasan dari habitat penting dalam kawasan konservasi yang berhasil diidentifikasi adalah seluas 235,37 ha. Hasil analisis kesesuaian zona inti menggambarkan bahwa skenario A memilih zona inti sebesar 751 ha, dengan habitat penting seluas 58,18 ha. Skenario B seluas 1008 ha, dengan habitat penting sebesar 75,40. Skenario C sebesar 1498 ha, dengan alokasi habitat penting sebesar 94,85 ha. Evaluasi kondisi ekosistem yang telah dilakukan, diperoleh kondisi kawasan pencadangan dalam status layak. Namun terjadi degradasi dalam kawasan konservasi, hal ini berdasarkan penilaian analisis kesenjangan. Hasil luasan zona inti terpilih pada ketiga skenario di bawah 1% dari total luasan kawasan konservasi, sehingga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Skenario B dan C telah memenuhi target perlindungan 30% habitat penting. Rencana strategi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sulawesi Tenggara terbagi menjadi tiga prioritas strategi pengelolaan. Starategi pertama memprioritaskan peningkatan pengetahuan dan pengutan peran lembaga maupun masyarakat terhadap kawasan konservasi. Kedua adalah fokus kepada pemulihan kondisi dan penentuan zonasi yang tepat. Ketiga adalah fokus menyiapkan teknis pengawasan dan monitoring kawasan konservasi.

The Regional Marine Conservation Area (KKPD) of Southeast Sulawesi is one of the areas with the type of Aquatic Tourism Park as stated in the Governor of Southeast Sulawesi Decree Number 98 of 2016, with a total area of approximately 21,785.14 ha. Since it is plotted as a reserve, the area has no zoning system as well as management plan. The stages from reserve to designation of conservation area development were requiring the management and zoning plan. The determination of the core zone will take into account to all the ecological information that obtained in the Southeast Sulawesi KKPD. The conservation area is expected to answer the conservation objectives, as a living support area without ignoring the social and economic needs of the surrounding community. This study aims to formulate core zones and strategic priorities to support the management and zoning plan in KKPD of the Southeast Sulawesi, through: 1) Evaluate the feasibility status of ecological conditions in the conservation area; 2) Determine the level of ecosystem degradation in the conservation area; 3) Define the core zone; and 4) Formulate and select the management priority strategies of the Southeast Sulawesi KKPD. The total of conservation area has changed after the inventory process in 2013. It might impact the ecological quality of the conservation area. The research has started with ascertaining the conditions of ecological feasibility as a form of potential identification—determination status of conservation areas based on a matrix that is assessed using weight and scoring calculations. Gap analysis was applied to identify the gaps in the conservation target criteria. The gap in ecological conditions as an indicator to ensure pre-reserved data and post-reserve data and to verified the alleged degradation of ecosystem conditions in the area. The results of the ecological feasibility analysis, gap analysis, and information from participatory mapping used as the basis to develop management and zoning plans in the Southeast Sulawesi KKPD. The Marine Reserve Design Using Spatial Explicit Annealing (Marxan) can be used to assist the design of core zone determination in conservation areas. Marxan can help resolve spatial allocation conflicts between the not take zone and the use zone. The conservation area to be determined also requires a management strategy priority plan. The priority management plan formulated using the Analytic Network Process (ANP) method is a suitable technique for dealing with unstructured problems by considering factors that influence each other and represent dependencies. This result is based on the score from the criteria of the mangrove ecosystem, which obtained an average density of 1703 stands/ha with a very dense status. The seagrass ecosystem has an average cover of 47.94% in less rich conditions. The average ecosystem cover of coral reefs is 45.74% in the medium category. There are five protected biotas found such as napoleon fish, clams, sea bamboo, dolphins, and turtles. The scoring results obtained are worth 31, categorizing the area correctly as a conservation area. However, the ecosystem in the conservation area experienced a decline in ecological quality from 2012 to 2019. Based on the gap analysis results, the decline in coral reef cover was around 10%. Seagrass cover decreased by 17%. Mangrove ecosystem decreased by 102 stands/ha. The total area of critical habitats in the identified conservation areas is approximately 235,373 ha. The results of the suitability analysis of the core zone shows that scenario A have chosen a core zone of 751 ha, with a critical habitat of 58,181 ha. Scenario B covered an area of 1008 ha, with a critical habitat of 75,401. Scenario C is 1498 ha, with a critical habitat allocation of 94,855 ha. Evaluation of the ecosystem condition that has been carried out obtained the condition of the reserve area in a decent status. However, there is degradation in the conservation area; this is based on a gap analysis assessment. The result of the selected core zone area in the three scenarios is below 1% of the total conservation area, so it does not meet the criteria required by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Scenarios B and C have met the target of protecting 30% of critical habitats. The strategic plan for the Southeast Sulawesi Regional Marine Protected Area management is divided into three priority management strategies. The first strategy prioritizes increasing knowledge and strengthening the role of institutions and communities in conservation areas. The second is to focus on restoring conditions and determining the correct zoning. The third is to focus on preparing technical supervision and monitoring of conservation areas.