Dinamika Kebijakan Pengaturan Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) Cantrang: Analisis Prospektif

Abstract

Kebijakan pelarangan operasi alat penangkap ikan (API) cantrang diduga telah memunculkan dampak terhadap perikanan tangkap dan industri hilirnya di Kecamatan Paciran, antara lain meningkatnya pengangguran, penurunan produksi ikan, penurunan pendapatan asli daerah (PAD), terjadinya kredit macet dan konflik antar nelayan yang memicu masalah sosial baru. Blandongan mengatur hubungan nelayan dan pedagang antara/tengkulak/langgan, dengan mewajibkan kepada tengkulak/langgan menyisihkan sebagian dari hasil tangkapan nelayan sekali trip minimal 2 kg ikan dijual untuk ditabung dan dikelola oleh langgam menjadi biaya sosial atau jimpitan sebagai tabungan yang akan dibagikan pada waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan kelembagaan dari kebijakan pelarangan alat penangkapan ikan (API); 2) Menganalisis peran aktor dalam merespon kebijakan penggunanaan alat penangkapan ikan (API); 3) Merumuskan strategi dalam merespon kebijakan penggunaan alat penangkap ikan (API); 4) Memformulasikan rekomendasi kebijakan penggunaan alat penangkap ikan (API). Metode analisis yang digunakan adalah Cross-Impact Analysis, Desktiptif, Mactor; Evaluation of Scenario dengan alat analisis Smic-Prob-Expert; Multipol dan Fokus group diskusi (FGD). Hasil analisis menunjukan bahwa jika kebijakan pelarangan operasional alat penangkap ikan cantrang ditegakkan, maka modifikasi alat tangkap (PMA) memiliki peluang kondisional sebesar 80% untuk direalisasikan, diikuti dengan alih profesi nelayan (PAF) 75%, serta pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang (PCD) sebesar 70%. Kemudian peluang kondisional jika kebijakan pelarangan alat penangkap ikan cantrang tidak dijalankan atau tidak direalisasikan, maka peluang cantrang diizinkan (PCZ) sebesar 80%, peluang modifikasi alat tangkap (PMA) 80%, peluang alih profesi nelayan 60% serta penggantian alat tangkap (PGT) sebesar 30%. Terdapat 5 (lima) skenario terbesar yaitu: 1) peluang skenario ke 7, dengan nilai 0,196 (19,6%), yaitu peluang cantrang dilarang beroperasi terintegrasi dengan modifikasi alat tangkap; 2) peluang skenario ke 3, dengan nilai 0,162 (16,2%), cantrang dilarang beroperasi terintegrasi dengan ganti alat tangkap dan modifikasi alat tangkap; 3) peluang skenario ke 5, dengan nilai 0,144 (14,4%) yaitu cantrang dilarang terintegrasi dengan alih profesi nelayan dan modifikasi alat tangkap; 4) peluang skenario ke 16, dengan nilai 0,143 (14,3%), cantrang diizinkan beroperasi; dan 5) peluang skenario ke 14, dengan nilai 0,126 (12,6%) peluang alih profesi nelayan. Hasil evaluasi terhadap Actions dan Policy, skor tertinggi diperoleh pada kegiatan wisata bahari, pengembangan infrastruktur, diklat nelayan, dan peta penangkapan ikan. Program peningkatan kualitas produk nelayan walaupun memiliki simpangan baku yang kecil (0,5), skor yang diperoleh untuk setiap policy memiliki nilai yang cukup besar (11) dan menduduki posisi kedua. Evaluasi pada Action Map terhadap Policy terlihat bahwa wisata bahari sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur penunjang kegiatan nelayan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas produk nelayan, ditentukan oleh dukungan diklat sumberdaya manusia (SDM) nelayan dan teknologi peta ikan sehingga nelayan dapat mengetahui lokasi tangkapan yang memberikan hasil terbaik. Profile map, menghubungkan skor untuk setiap program (actions) dengan kebijakan (policy). Hasil evaluasi terhadap Profile Map Pengembangan Infrastruktur menunjukkan empat kebijakan prioritas, yaitu kebijakan konservasi, produksi, bahan baku, dan pendapatan. Sementara untuk kebijakan berbasis bahan baku, pengembangan infrastruktur, peta ikan, dan diklat nelayan merupakan program (actions) dengan skor paling tinggi, dari pada program lainnya. Hal ini patut difahami karena pengembangan bahan baku banyak mengandalkan jaringan infrastruktur, dukungan teknologi peta ikan, diklat (SDM) nelayan, sehingga melalui diklat ini pengetahuan dan keterampilan nelayan semakin handal. Hasil evaluasi Closeness Map antara Skenario dan Policy, menunjukkan bahwa kebijakan income, konservasi, produksi dan bahan baku, dapat diimplementasikan pada skenario supply side dan demand side (pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan nelayan, dan wisata bahari).