Strategi Komunikasi dalam Gerakan Penolakan Isu Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo

Abstract

Kebijakan pembangunan dan lingkungan (termasuk kawasan konservasi) seringkali menimbulkan kesenjangan dalam berbagai hal, termasuk dalam kepentingan dan informasi. Sebagaimana terjadi di pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo yang juga melibatkan banyak stakeholder dengan pengaruh dan kepentingannya. Salah satunya yang terjadi di Taman Nasional Komodo terkait dengan isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo. Resistensi masyarakat muncul dalam bentuk gerakan penolakan, salah satunya dengan usaha membangun strategi komunikasi. Penelitian ini penting untuk mengungkap gerakan penolakan melalui berbagai kegiatan komunikasi. Jika suatu saat ada isu atau pun kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, masyarakat dapat melakukan strategi yang tepat untuk dilakukan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis strategi komunikasi masyarakat dalam gerakan penolakan isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo. Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, diajukan pertanyaan pendukung yaitu: (1) Bagaimana pengaruh dan kepentingan stakeholder dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo; (2) Bagaimana strategi komunikasi masyarakat kepada stakeholder lain dalam isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi lapang. Pemilihan informan melalui teknik snowball sampling, dengan memilih informan secara sengaja (purposive). Analisis data penelitian menggunakan model etnografi SPEAKING dari Dell Hymes (1974) dan model Analysis Interactive dari Miles dan Huberman (1994). Penelitian ini dilakukan di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 – Maret 2021, adapun pengambilan data primer di lokasi penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi terhadap stakeholder dalam pengelolaan TNK meliputi berbagai pihak. Stakeholder dari kelompok negara yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana tugas teknis dijalankan oleh Balai Taman Nasional Komodo, Kementerian Pariwisata berikut dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai Barat dan Kepolisian Labuan Bajo. BTNK menjadi stakeholder penting karena sebagai pengelola TNK. Peran BTNK antara lain perlindungan kawasan dan hewan Komodo, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan ijin pelayanan ekowisata. Swasta dapat dibedakan menjadi swasta kelas atas (penguasaan modal yang besar, seperti investor baik asing maupun dalam negeri, pengusaha hotel berbintang, pemilik resor, dsb) dan kelas bawah (penguasaan modal yang rendah-sedang, seperti pengusaha hotel melati, kapal wisata dengan standar rendah, dsb). Stakeholder dari kelompok swasta berperan peningkatan pembangunan ekonomi (jasa pariwisata). LSM yaitu Sunspirit berperan dalam mengawal advokasi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan TNK. Stakeholder dari unsur masyarakat/akar rumput merupakan aktor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap SDA di kawasan TNK. Masyarakat yang dibahas dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Komodo Pulau Komodo. Masyarakat juga berhimpun dalam organisasi pariwisata seperti pembuat souvenir, tour guide, penyedia homestay, kuliner dan sebagainya. Identifikasi ini yang kemudian membagi stakeholder menjadi Key Player, Subject, Context Setter, dan Crowd (Reed et al, 2009). Pengelompokkan ini berdasarkan besar kecilnya kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) dari setiap aktor/stakeholder. Stakeholder yang termasuk dalam kelompok Key Player adalah BTNK & KLHK, BOP LPF & Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Swasta kelas atas. Kelompok Subject antara lain Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Swasta kelas bawah, Organisasi Pariwisata, LSM Sunspirit, dan Masyarakat Komodo. Sedangkan kelompok Context Setter yaitu DPRD Manggarai Barat dan stakeholder kelompok Crowd adalah Kepolisian Manggarai Barat. Masyarakat Komodo membangun strategi komunikasi kepada stakeholder lain dalam isu penutupan dan relokasi masyarakat Pulau Komodo. Komunikasi dialogis terjadi hampir dengan semua stakeholder yang memiliki kepentingan di pengelolaan TNK, namun komunikasi searah/monologis hanya terjadi antara Pemprov NTT dengan masyarakat. Kegiatan komunikasi terbanyak dilakukan oleh masyarakat atas isu relokasi dan penutupan pulau. Masyarakat menjalin komunikasi dengan banyak stakeholder untuk mencapai kepentingannya, namun masyarakat masih dalam posisi rentan. Bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat merupakan resistensi terbuka dengan aktivitas komunikasi berupa demonstrasi kedatangan Tim Terpadu (termasuk di dalamnya menyampaikan surat pernyataan/tuntutan) dan diskusi pasca demontrasi. Selain itu, masyarakat juga melakukan aksi demontrasi di kantor Bupati Manggarai Barat, Kantor DPRD, dan Kantor BTNK, mengirimkan surat permohonan audiensi dengan Gubernur NTT sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), KLHK. Penelitian ini juga menganalisis dua peristiwa komunikasi penting antara masyarakat dengan negara. Pesan dan media/saluran komunikasi masyarakat dianalisis melalui proses komunikasi yang dilakukan. Dari dua peristiwa yang dianalisis, keduanya memiliki perbedaan karakteristik. Peristiwa 1 terjadi dalam setting yang tidak kondusif, suasana sangat ramai, dan sebagian besar meluapkan emosi kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan. Adapun Peristiwa 2 terjadi setelah ketegangan cenderung menurun. Pada Peristiwa 2 dapat berlangsung kondusif karena jumlah peserta tidak terlalu banyak dapat memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk bergantian menyampaikan pendapat. Dua peristiwa tersebut berdampak pada hasil rekomendasi Tim Terpadu yang disampaikan kepada Menteri LHK bahwa tidak diperlukan relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat tercapai, namun upaya mencapai kepentingan tersebut masyarakat perlu mengerahkan usaha yang besar dan seluruh kekuatan kolektif masyarakat.