Strategi Pembiayaan dan Investasi untuk Pengembangan Pariwisata Terpadu yang Berkelanjutan dan Inklusif

Abstract

Pariwisata memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia melalui kontribusinya terhadap pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto), penerimaan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Kawasan Pariwisata Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas dan dikategorikan sebagai wisata super premium. Walaupun demikian, sektor pariwisata belum memberikan dampak yang optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini berkaitan dengan permasalahan dalam aspek terpadu, berkelanjutan dan inklusif dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo. Dalam meningkatkan optimalisasi peran pariwisata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun suatu pengembangan pariwisata yang terpadu, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan pada pemahaman yang memadai atas karakteristik, kondisi dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha pariwisata. Pengembangan tersebut perlu didukung dengan skema pembiayaan dan investasi yang tepat. Namun demikian, belum ditemukan studi yang secara khusus mengkaji strategi pembiayaan dan investasi untuk pengembangan pariwisata terpadu, berkelanjutan dan inklusif, terutama yang berbasis pada data-data empiris dan pemodelan statistik. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan memetakan kendala yang dihadapinya, (2) menganalisis kinerja keuangan para pelaku usaha, (3) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pelaku usaha, (4) menganalisis estimasi dampak pariwisata terhadap perekonomian dan kesejahteraan dan (5) merumuskan strategi pembiayaan dan investasi yang sesuai untuk pariwisata terpadu yang berkelanjutan dan inklusif di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis pendapatan dan rasio keuangan, regresi berganda (ordinary least squares), sistem persamaan simultan, serta Analytical Hierarchy Process (AHP). Data primer diperoleh berdasarkan wawancara menggunakan kuesioner terhadap 221 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta 12 narasumber pakar yang terdiri dari pemangku kebijakan, perbankan, akademisi dan asosiasi tingkat nasional. Data sekunder berasal dari beberapa instansi resmi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas usaha sebagian besar berskala mikro, bergerak di bidang penyedia makanan dan minuman, serta berbentuk usaha perorangan. Kendala utama yang dihadapi diantaranya mencakup kendala teknis yakni terbatasnya fasilitas umum dan air bersih; kendala ekonomi yakni terbatasnya pembeli dan ketatnya persaingan usaha; kendala sosial yakni peran asosiasi, pendampingan dan pelatihan yang belum optimal; dan kendala lingkungan yakni kurangnya pengelolaan lingkungan dan sampah serta maraknya pengeboman ikan. Hasil analisis pendapatan terhadap 218 usaha yang belum memiliki laporan keuangan menunjukkan bahwa rerata penerimaan per unit usaha tiap bulan sebesar Rp 34 juta, pengeluaran sebesar Rp 27,8 juta dan pendapatan sebesar Rp 6,2 juta. Berdasarkan temuan, secara umum penerimaan seluruh unit usaha dalam periode peak season relatif lebih tinggi dibandingkan dalam periode low season. Sebagian besar pengeluaran usaha digunakan untuk pembelian bahan baku dan tenaga kerja. Hasil analisis rasio keuangan terhadap 3 usaha menengah yang memiliki laporan keuangan menunjukkan rasio lancar sebesar 234,97%, gross profit margin sebesar 27,96%, net profit margin sebesar 21,64% dan return on asset sebesar 16,74%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, namun belum efisien dalam pengelolaan aset lancar. Dari 18 variabel yang diteliti menggunakan analisis regresi berganda, terdapat 13 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha yaitu tingkat pendidikan, bentuk usaha, jenis usaha, skala usaha, lokasi usaha, jarak tempat tinggal ke lokasi usaha, jumlah karyawan, besaran modal awal, sumber permodalan, akses finansial, adopsi teknologi, keikutsertaan organisasi dan kemitraan usaha. Selanjutnya, hasil analisis model persamaan simultan menunjukkan bahwa peningkatan investasi memberikan dampak yang paling kuat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan terutama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan kemiskinan. Selanjutnya, hasil AHP menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan dengan mengedepankan keterpaduan untuk mendorong keberlanjutan dan inklusif. Kebijakan merupakan faktor yang menjadi payung utama untuk mendorong peningkatan SDM dan infrastruktur serta teknologi. Strategi pengembangan yang menjadi prioritas utama adalah meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM yang saat ini masih rendah. Strategi pembiayaan dan investasi diutamakan dari Pemerintah yang diharapkan dapat mendorong mekanisme lainnya melalui kombinasi pembiayaan dari swasta, KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Dengan demikian, didapatkan model pembiayaan dan investasi yang terpadu dan kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo. Implikasi manajerial disusun menurut aspek-aspek kebijakan, SDM dan infrastruktur. Untuk aspek kebijakan, diperlukan master plan pariwisata yang terpadu, berkelanjutan dan inklusif dengan merujuk seperti MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), serta mengimplementasikan four track strategy (pro-growth, pro-jobs, pro-poor dan pro-environment) yang memperhatikan aspek 3C (National Connectivity, Regional Cycle dan Global Cycle). Untuk aspek SDM, dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan seperti Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja dan Inkubator Bisnis serta penguatan kurikulum terkait entrepreneurship, teknologi, kepariwisataan dan hospitality. Untuk aspek infrastruktur dan teknologi, perlu diupayakan pengelolaan Big Data (data terpadu), percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, pembangunan teknologi skala besar dan kecil, serta pengembangan aplikasi (software) pendukung pariwisata. Selanjutnya, diperlukan peningkatan anggaran pemerintah pusat dan daerah, peningkatan investasi swasta, serta penguatan peran lembaga keuangan bank dan non bank dalam rangka mengoptimalkan pembiayaan dan investasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo. Kata kunci: Berkelanjutan, Inklusif, Investasi, Kawasan Pariwisata Labuan Bajo, Pariwisata, Pembiayaan, Terpadu, UMKM