Impact of Fiscal Decentralisation on Economic Growth and Poverty Reduction in Aceh Province, Indonesia

Abstract

Desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum telah dimulai sejak tahun 1999. Namun demikian desentralisasi fiskal di provinsi Aceh sedikit berbeda dengan provinsi lain pada umumnya. Aceh memiliki status sebagai provinsi istimewa dengan status daerah otonomi khususnya. Otonomi khusus yang lahir dari akhir cerita panjang pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan dengan Pemerintahan Indonesia akhirnya terwujud di tahun 2006 dengan lahirnya UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006. Dengan status daerah otonomi khususnya, salah satu kekhususan yang dimiliki oleh provinsi Aceh yaitu diperolehnya dana otonomi khusus setiap tahunnya untuk percepatan pembangunan daerah Aceh. Pasca berlakunya status otonomi khusus di Aceh, keadaan ekonomi di Aceh masih mengkhawatirkan. Setelah dikucurkannya dana otonomi khusus yang melimpah selama lebih dari sepuluh tahun yang melebihi banyak provinsi lainnya, Aceh masih merupakan provinsi termiskin di pulau Sumatera dan keenam termiskin di Indonesia (data tahun 2017). Keadaan ekonomi di Aceh pun tidak menunjukkan tren yang positif dan signifikan di beberapa tahun terakhir. Nilai pertumbuhan ekonomi di Aceh selalu di bawah rata-rata nasional hampir setiap tahunnya. Ini mengkhawatirkan, mengingat bahwa percepatan pembangunan sangat diharapkan dari kucuran triliunan dana Otsus ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari kebijakan desentralisasi fiskal termasuk praktik otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Studi menggunakan data dari 23 kabupaten/kota mulai tahun 2008 hingga 2018 di provinsi Aceh, Indonesia. Menggunakan analisis data panel, studi ini menganalisis dampak dari fiskal transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terhadap belanja pemerintah daerah. Dampak dari pengeluaran pemerintahan daerah dan desentralisasi fiskal terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dan kemiskinan juga dianalisis. Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa elemen kebijakan transfer anggaran antar pemerintahan secara positif meningkatkan belanja pemerintah daerah. Dana Otsus efektif untuk meningkatkan belanja barang modal pemerintah daerah. Adapun komponen penerimaan asli daerah (PAD) terbukti positif menggenjot belanja barang jasa dan modal pemerintah daerah. Lebih lanjut, pengeluaran pemerintah daerah (belanja barang jasa) dan dana Otsus signifikan dan positif meningkatkan PDRB di Aceh. Hal yang sama juga terjadi dalam pengurangan kemiskinan di level kabupaten/kota. Hanya saja elastisitas dampak dari dana Otsus terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sangat kecil. Ini artinya perlu kebijakan-kebijakan khusus agar efektivitas penggunaan dana Otsus di Aceh dapat lebih ditingkatkan dalam rangka percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Aceh.