Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia

Abstract

Beras merupakan komoditi pangan yang penting peranannya bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Tingkat konsumsi beras mencapai 98 persen. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1.49 persen per tahun yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi padi Indonesia serta peningkatan harga beras eceran menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan beras di Indonesia, (2) menganalisis efektifitas perubahan kebijakan harga dasar pembelian pemerintah dibandingkan kebijakan harga dasar gabah dalam upaya peningkatan produksi, dan (3) mengevaluasi dampak kebijakan harga dasar pembelian pemerintah terhadap penawaran dan permintaan beras di Indonesia. Spesifikasi model penawaran dan permintaan beras menggunakan persamaan simultan dan diduga dengan metode Two Stages Least Squares (2SLS). Menggunakan data sekunder dengan rentang waktu (time series) dari tahun 1981 sampai 2005. Hasil pendugaan model menunjukkan bahwa permintaan beras untuk konsumsi di Indonesia dipengaruhi oleh koefisien harga beras eceran, harga jagung, jumlah penduduk dan permintaan beras untuk konsumsi tahun sebelumnya. Permintaan beras untuk konsumsi tidak responsif terhadap harga beras eceran dan harga jagung. Sedangkan terhadap jumlah penduduk Indonesia responnya elatis. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi beras masih merupakan kebutuhan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Kebijakan harga dasar pembelian pemerintah berdampak pada peningkatan produksi beras Indonesia, tetapi jumlah impor Indonesia juga meningkat. Hal ini dikarenakan koefisien produksi beras Indonesia tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah impor beras. Peningkatan produksi beras dan impor beras Indonesia mengakibatkan peningkatan pada penawaran beras di Indonesia, sedangkan jumlah permintaan beras untuk konsumsi akan menurun disebabkan oleh peningkatan harga beras eceran, selain itu kebijakan ini juga akan meningkatkan pendapatan usahatani padi per hektar. Kebijakan ini memberikan keuntungan kepada produsen sedangkan konsumen dirugikan dengan kehilangan surplus konsumen. Kebijakan harga dasar pembelian pemerintah sebaiknya diikuti oleh kebijakan perberasan lainnya, seperti kebijakan meningkatkan luas areal irigasi untuk meningkatkan produksi padi yang lebih tinggi. Kesejahteraan rakyat (konsumen) yang telah dirugikan akibat diterapkannya kebijakan harga dasar pembelian pemerintah, maka pemerintah seharusnya memberikan kompensasi kerugian konsumen, seperti adanya beras miskin (raskin) dan operasi pasar. Dana kompensasi dapat diperoleh pemerintah dari diberlakukannya kebijakan harga dasar pembelian pemerintah.