Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten

Abstract

Desentralisasi fiskal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Titik berat dari desentralisasi fiskal adalah desentralisasi dari sisi belanja yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban pengeluaran seperti diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Variabel DAU dan DAK adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Kebijakan alokasi DAK diberikan sebagai salah satu cara untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan prioritas nasional dan merupakan urusan daerah, namun tidak atau belum tertampung dalam formulasi DAU. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ketimpangan adalah dengan mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Indonesia masih memiliki 122 Kabupaten tertinggal. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal dimana persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis selain persoalan kualitas dan kuantitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pengangguran serta persoalan kondisi ekonomi, sosial dan budaya pasca tsunami. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pengaruh alokasi DAK terhadap tingkat kemiskinan, IPM dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Pandeglang dan Lebak melalui belanja modal serta belanja barang dan jasa; (2) Menganalisis pengaruh alokasi DAK masing-masing bidang terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak; (3) Menyusun rekomendasi kebijakan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan Geographically Weighted Regression (GWR). Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa DAK SPM (DAK bidang Standar Pelayanan Minimal) secara umum berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan melalui belanja modal, belanja barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya pengaruh DAK SPM terhadap penurunan kemiskinan baik di Kabupaten Pandeglang dan Lebak sebagai daerah dengan kategori tertinggal maupun di kabupaten/kota dengan kategori tidak tertinggal di Provinsi Banten. Akan tetapi DAK SPM secara umum belum berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan DAK SPM belum berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi baik pada daerah tertinggal maupun daerah tidak tertinggal di Provinsi Banten. Sedangkan pengaruh terhadap nilai IPM, DAK SPM menunjukkan hasil yang berbeda untuk dua kategori wilayah. Pada daerah dengan kategori tidak tertinggal, DAK SPM menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan nilai IPM sedangkan pada daerah dengan kategori tidak tertinggal belum menunjukkan adanya pengaruh terhadap peningkatan nilai IPM. Sedangkan DAK Non-SPM (DAK bidang Non Standar Pelayanan Minimal), secara umum belum menunjukkan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan melalui belanja modal, belanja barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis pengaruh DAK Non-SPM yang belum menunjukkan pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan baik pada daerah dengan kategori tidak tertinggal maupun daerah tertinggal. Akan tetapi DAK Non-SPM menunjukkan pengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nilai IPM melalui belanja modal, belanja barang dan jasa baik pada daerah tidak tertinggal maupun daerah tertinggal di Provinsi Banten. Hasil analisis GWR untuk pengaruh alokasi DAK masing-masing bidang terhadap kemiskinan menunjukkan DAK masing-masing bidang memberikan pengaruh yang beragam pada setiap kecamatan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa variabel-variabel yang memiliki koefisien pengaruh sesuai dengan hipotesis dengan jumlah kecamatan melebihi 50 persen sebanyak 7 variabel yaitu variabel DAK bidang pendidikan, DAK bidang kelautan dan perikanan, DAK bidang pariwisata, DAK bidang jalan, DAK bidang sanitasi, DAK bidang pasar dan dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar variabel bidang DAK berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan di sebagian besar kecamatan baik di Kabupaten Lebak maupun Pandeglang. Variabel DAK bidang kesehatan belum menunjukkan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. DAK bidang pertanian belum menunjukkan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di semua kecamatan baik Kabupaten Pandeglang maupun Kabupaten Lebak. Alokasi DAK bidang pertanian diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di kedua wilayah mengingat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi leading sector serta memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB di kedua wilayah. DAK bidang air minum berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan hanya pada 7,94 persen kecamatan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Kecamatan yang menunjukkan pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan merupakan kecamatan di Kabupaten Pandeglang dengan tingkat kemiskinan sedang sampai tinggi. Hasil tersebut menunjukkan masih diperlukan pengalokasian DAK bidang air minum terutama di wilayah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.