Pengembangan Multiusaha Kehutanan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Resolusi Konflik

Abstract

Hutan Harapan merupakan kawasan hutan produksi yang saat ini menjadi hutan hujan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Saat ini, Hutan Harapan dikelola oleh PT REKI dengan skema restorasi ekosistem (IUPHHK-RE). Tercatat sekitar ±17.000 hektar kawasan Hutan Harapan telah digarap (dirambah) oleh masyarakat dan dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit dengan pola monokultur. Saat ini, terdapat dua kontestasi kepentingan utama terhadap kawasan Hutan Harapan, yaitu PT REKI dengan kepentingan ekologi dan masyarakat lokal dengan kepentingan ekonomi. Adanya konflik kepentingan antara masyarakat lokal dengan perusahaan (PT REKI) membuat kegiatan restorasi ekosistem tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Belajar dari keberhasilan penerapan agroforestri berbasis kelapa sawit yang diinisiasi oleh CRC-990/EFForTS, penelitian ini memberikan pertimbangan untuk mempromosikan agroforestri berbasis kelapa sawit sebagai upaya resolusi konflik di Hutan Harapan. Penerapan agroforestri berbasis kelapa sawit diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan ekonomi dan ekologi pada kontestasi di kawasan Hutan Harapan. Tujuan dalam penelitian ini, meliputi: 1) menganalisis dan membandingkan kelayakan ekonomi pola agroforestri berbasis kelapa sawit, dan pola kelapa sawit monokultur; 2) mengidentifikasi keberterimaan masyarakat yang berada di dalam kawasan Hutan Harapan terhadap pola agroforestri berbasis kelapa sawit (kelayakan sosial); dan 3) menganalisis faktor pemungkin (enabling factor) yang diperlukan guna mendukung jalannya pola agroforestri berbasis kelapa sawit sebagai upaya resolusi konflik di kawasan Hutan Harapan. Penelitian ini mengevaluasi kelayakan finansial dari pola agroforestri berbasis kelapa sawit dibandingkan dengan kelapa sawit monokultur. Penelitian ini juga melakukan analisis kelayakan sosial dan faktor pemungkin dari pola agroforestri berbasis kelapa sawit, yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi keberterimaan masyarakat terhadap MoU untuk menanam tanaman sela di kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan Hutan Harapan, alasan masyarakat memilih usaha kebun kelapa sawit, serta preferensi masyarakat terhadap hutan. Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa pola agroforestri berbasis kelapa sawit layak secara finansial dan berpotensi mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, secara ekonomi pola agroforestri berbasis kelapa sawit layak untuk diterapkan sebagai upaya resolusi konflik. Namun faktanya, masyarakat Hutan Harapan tidak mau menerapkan pola agroforestri karena berbagai alasan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa saat ini pola agroforestri berbasis kelapa sawit tidak layak secara sosial. Guna mengimplementasikan agroforestri berbasis kelapa sawit sebagai upaya resolusi konflik, dibutuhkan berbagai faktor pemungkin agar agroforestri berbasis kelapa sawit dapat diterima oleh masyarakat Hutan Harapan. Keberadaan pasar dan akses pasar yang mudah menjadi faktor pemungkin yang paling utama. Selain itu, ketersediaan dan kemudahan memperoleh bibit tanaman sela untuk penerapan agroforestri berbasis kelapa sawit juga menjadi faktor pemungkin yang lain.