Formulasi Kebijakan Pengelolaan Zakat dan Analisis Dampak Distribusi Zakat di Provinsi Sumatera Barat

Abstract

Zakat termasuk kedalam rukun Islam yang ketiga setelah ibadah sholat yang merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat muslim. Indonesia berdasarkan golongan agama tercatat 87.21 persen beragama Islam atau sebesar 207 176 162 jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia. Potensi zakat di Indonesia yang digambarkan belum didukung oleh penghimpunan dana zakat dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah umat Muslim sebesar 97.42 persen dan telah mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib membayar zakat. Namun, pengumpulan dan pendistribusian zakat belum optimal sesuai dengan target. Penelitian ini akan membahas secara rinci aspek-aspek yang berkaitan dengan perzakatan baik untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan dampak zakat. Sehingga penting untuk dibuat suatu formulasi kebijakan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode Indeks Kesejahteraan BAZNAS, perbandingan Had Kifayah dengan Pendapatan Mustahik, Indikator Kemiskinan, Average Time Taken to Exit Poverty dan Metode Analytic Network Process. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif terhadap perekonomian dan ibadah Mustahik yang menerima zakat. Nilai Indeks Kesejahteraan CIBEST dan Indikator kemiskinan menunjukkan hal yang positif dengan adanya pengurangan nilai indeks Kemiskinan pada CIBEST dan peningkatan indeks Kesejahteraan CIBEST pada Mustahik di Sumatera Barat. Penggunaan perbandingan pendapatan Mustahik dengan Had Kifayah, masih banyak Mustahik yang menerima zakat masuk ke kategori miskin. Karena nilai Had Kifayah lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan BPS. Hasil penggunaan metode ANP didapatkan bahwa solusi yang paling prioritas untuk mengatasi permasalahan perzakatan dari penghimpunan hingga distribusi zakat yaitu pada sub-cluster koordinasi ceramah yang merupakan media sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Sumatera Barat. Sedangkan untuk faktor kebijakan yaitu tingkat professional individu harus ditingkatkan untuk menjadi lembaga zakat lebih professional. Kebijakan selanjutnya yaitu pada edukasi dan sosialisasi yang belum optimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat karena zakat di Indonesia sifatnya masih sukarela. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diharapkan dapat dijadikan landasan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk memajukan perzakatan di Sumatera Barat kedepan serta akumulasi model ANP dapat digunakan pada provinsi lain di Indonesia.