Pengaruh Payment for Environmental Services Terhadap Keadilan Agraria

Abstract

Erosi, sedimentasi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kualitas air sungai atau danau adalah masalah lingkungan yang khas di DAS Indonesia, terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa. Akar masalahnya terletak pada, pertama, praktik pertanian dataran tinggi beroperasi di bawah hak guna lahan dan hak milik yang tidak jelas; kedua, praktik pertanian yang tidak cocok di dataran tinggi (hulu); ketiga, tidak ada insentif ekonomi bagi petani untuk melindungi dan melestarikan dataran tinggi dan pohon sejauh ini. Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) adalah konsep terobosan untuk merekonsiliasi konservasi dan ekonomi. Masyarakat hulu berfungsi sebagai penyedia atau pemasok air, sementara hilir sebagai pengguna air. Lebih jauh, PES bukan hanya soal penawaran dan permintaan. PES juga masalah pengaturan kelembagaan. PES dapat berkelanjutan di masa depan selama permintaan-pasokan air dan pengaturan kelembagaan antara hulu dan hilir cocok dan terpelihara dengan baik. Ada tiga pertanyaan penelitian untuk penelitian ini. Pertama, apakah PES mempengaruhi struktur agraria petani hulu DAS Cidanau? Kedua, Ketiga, bagaimana PES dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan petani hulu Cidanau? Apakah skema PES mampu membawa keadilan agraria? Empat aktor diamati selama penelitian, yaitu: (i) petani hulu Desa Citaman (penyedia air, sisi pasokan), (ii) PT Krakatau Tirta Industri (atau PT KTI, pengguna air, sisi permintaan), (iii) Rekonvasi Bumi dan Yayasan Konsorsium Bhumi Selaras, dua Lembaga Swadaya Masyarakat setempat (mediator, fasilitator), dan (iv) pemerintah daerah, khususnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (atau BAPEDALDA) Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Data dikumpulkan melalui kombinasi wawancara mendalam dengan beberapa informan, survei terhadap responden rumah tangga, pengumpulan data sekunder, dan observasi. Lembaga PES telah dikembangkan selama hampir dua dekade. Diprakarsai oleh LSM lokal, tahap persiapan dimulai pada tahun 1998. Pada tahun 2001, semua aktor sepakat untuk membuat organisasi baru yaitu Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC). Empat tahun kemudian, 2002, Gubernur Banten mengeluarkan Keputusan formal untuk pembentukan FKDC. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan tersebut, BAPEDALDA menyediakan dana awal untuk menjalankan FKDC selama hampir empat tahun. Pada tahun 2005, pengaturan pembayaran antara pemasok/penjual air dan pengguna/pembeli air disepakati di antara pihak-pihak yang terlibat dan ditetapkan dalam kontrak. Kontrak tersebut melibatkan tiga aktor (kelompok petani di hulu, FKDC dan PT KTI) dan berlaku selama lima tahun. Secara umum, kontrak tersebut menetapkan bahwa petani di Desa Citaman harus menjaga vegetasi di hulu di tanah mereka sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pasokan air dari hulu terus mengalir sepanjang tahun ke hilir. Sebagai imbalannya, pengguna hilir (PT KTI) membayar jasa lingkungan kepada hulu (petani Citaman). Dua tahap pembayaran disepakati. PT KTI membayar ke FKDC dan selanjutnya mentransfernya ke kelompok petani di hulu. Saat ini, perjanjian v kontrak PES sudah memasuki fase ketiga dengan kelompok tani Desa Citaman sebagai kelompok sasaran atau prioritas desa. Kontrak tersebut menetapkan beberapa persyaratan untuk pihak-pihak yang terlibat seperti, (1) setiap kelompok petani dengan luas total 25 ha harus dibangun dan memelihara satu demplot; (2) PT KTI akan membayar 1,2 juta rupiah per hektar per tahun; (3) kelompok tani harus memelihara minimal 500 pohon per hektar; (4) petani memiliki hak untuk menebang pohon dengan kewajiban untuk mengganti pohon yang ditebang; (5) agroforestry adalah wajib untuk pertanian tipe dataran tinggi; (6) agroforestri harus terdiri dari 70 persen pohon kayu dan 30 persen untuk pohon hortikultura. Selama implementasi, petani membalikkan komposisi 30 persen untuk pohon kayu dan 70 persen untuk pohon hortikultura (melinjo, cengkeh, kopi, durian, mahoni, petai, jengkol dll). Pada periode kedua kontrak, jumlah pembayaran kepada petani meningkat menjadi 1,7 juta rupiah per hektar per tahun. Sehubungan dengan pertanyaan penelitian, studi ini menemukan bahwa, pertama, alih-alih eksklusi sebenarnya institusi PES menciptakan proses inklusi di antara petani dataran tinggi Citaman. Struktur agraria di Citaman yaitu akses dan kontrol atas tanah, hak properti, ukuran tanah pertanian dan kepemilikan tidak berubah secara signifikan selama 15 tahun terakhir. Tidak ada penduduk desa luar yang membeli dan memiliki tanah pertanian dan/atau menjadi penduduk baru di Desa Citaman. Dengan kata lain, PES tidak mengubah struktur agraria Citaman. Lebih jauh, PES bukan hanya masalah teknis pembayaran jasa lingkungan dari hilir ke hulu. PES juga mendukung keadilan agraria antara pemilik sumber daya di hulu dan pengguna sumber daya di hilir. Kedua, PES secara signifikan mengubah sistem pertanian dan praktik pertanian di hulu: dari padi gogo/huma menjadi agroforestri. Sejauh ini, tidak ada keberatan dari petani untuk menggeser sistem pertanian mereka. Ketiga, meskipun PES tidak secara khusus dirancang untuk pengentasan kemiskinan, namun PES secara signifikan meningkatkan pendapatan petani. Keempat, institusi PES secara signifikan meningkatkan ekosistem dataran tinggi. Degradasi lingkungan yang terjadi sebelum tahun 2005, seperti tanah longsor selama musim hujan dan kekeringan ekstrem selama musim kemarau karena penebangan pohon yang berlebihan dan penebangan hutan secara ilegal, tidak lagi ditemukan di Citaman saat ini. Studi ini menunjukkan bahwa, Pembayaran Jasa Lingkungan tidak hanya masalah keadilan agraria yang dipertanyakan, tetapi juga mempromosikan kualitas lingkungan yang lebih baik, peningkatan pendapatan, dan memastikan ketersediaan sumber daya air sepanjang tahun untuk masyarakat hulu dan hilir. Dengan kata lain, PES juga membahas keadilan lingkungan.