Dampak Ekonomi Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap Petani Hutan Rakyat (Studi Kasus: Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah).

Abstract

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yaitu sebuah skema sertifikasi untuk membuktikan legalitas kayu dan memenuhi unsur pengelolaan hutan lestari. Kabupaten Wonosobo tepatnya di Desa Burat adalah salah satu daerah dengan hutan rakyat yang melaksanakan SVLK pada tahun 2011. Akan tetapi, pelaksanaan SVLK tersebut tidak dilanjutkan pada tahun 2017 oleh petani hutan rakyat yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Kayu Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi keragaan dan peran kelembagaan unit manajemen hutan rakyat dalam pelaksanaan SVLK di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo; (2) mengidentifikasi peran stakeholder dalam pelaksanaan SVLK di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo; (3) menganalisis persepsi petani hutan rakyat terhadap pelaksanaan SVLK di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo; (4) mengestimasi dampak ekonomi pada petani hutan rakyat dalam pelaksanaan SVLK di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo; dan (5) menganalisis faktor-faktor yang mendorong petani tidak melanjutkan pelaksanaan SVLK di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis stakeholder, skala likert, serta analisis biaya dan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder memiliki tupoksi masing-masing dengan APHR Kayu Jaya sebagai aktor utama dalam pelaksanaan SVLK di Kabupaten Wonosobo. Stakeholder dengan tingkat kepentingan dan pengaruh tertinggi (key players) dalam pelaksanaan SVLK yaitu APHR Kayu Jaya sedangkan mayoritas stakeholder lain berada pada minimal effort yakni memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh rendah. Berdasarkan persepsi petani, pelaksanaan SVLK tidak memberikan dampak ekonomi berupa perubahan harga, volume penjualan, maupun rantai pasar namun cukup memberikan dampak sosial. Pengusahaan hutan rakyat baik dengan maupun tanpa skema SVLK layak secara ekonomi, namun jika dengan skema SVLK nilai manfaat lebih kecil dibandingkan tanpa skema SVLK. Faktor yang mendorong petani tidak melanjutkan pelaksanaan SVLK di Desa Burat yaitu harga, volume penjualan, dan rantai pasar kayu.