Ketimpangan ekonomi antarwilayah dan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah

Abstract

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan salah satu provinsi yang mencapai laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada Indonesia, tetapi sebagian besar kabupaten/kota di wilayah ini (64 persen) masih termasuk dalam kategori wilayah tertinggal. Berdasarkan pendapatan perkapita, ada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulteng yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sulteng relatif tinggi. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah dan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis dengan menggunakan Indeks Williamson, menunjukan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sulteng cenderung meningkat dari relatif rendah sebesar 0.22 pada tahun 2009, menjadi relatif tinggi sebesar 0.55 pada tahun 2017. Berdasarkan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulteng dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan belanja modal dan non modal pemerintah daerah, pendapatan pemerintah daerah (pendapatan asli daerah/PAD, dana alokasi umum/DAU, dana alokasi khusus/DAK), panjang jalan, dan pendidikan. Semua variabel tersebut berpengaruh positif dan panjang jalan merupakan variabel yang pengaruhnya relatif besar. Sementara dengan menggunakan variabel dummy menunjukkan terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi yang signifikan antara wilayah maju dengan wilayah tertinggal dan antara era pemerintah sebelumnya dengan era pemerintah yang sedang berlangsung. Pertumbuhan ekonomi di wilayah maju lebih tinggi dibandingkan wilayah tertinggal dan pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan yang sedang berlangsung lebih tinggi daripada era pemerintahan sebelumnya. Hasil analisis tipologi Klassen dan dikaitkan dengan hasil analisis regresi mengimplikasikan bahwa untuk memperkecil tingkat ketimpangan antarwilayah, terdapat 8 wilayah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya harus dipercepat melalui prioritas pembangunan pada pendidikan, peningkatan PAD dan belanja modal pemerintah daerah.