Ketimpangan ekonomi antarwilayah dan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah
Abstract
Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan salah satu provinsi yang
mencapai laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada Indonesia, tetapi
sebagian besar kabupaten/kota di wilayah ini (64 persen) masih termasuk dalam
kategori wilayah tertinggal. Berdasarkan pendapatan perkapita, ada beberapa
kabupaten/kota di Provinsi Sulteng yang memiliki tingkat pendapatan perkapita
yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat
ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sulteng relatif tinggi. Dengan
demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat
ketimpangan ekonomi antarwilayah dan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis dengan menggunakan Indeks Williamson,
menunjukan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sulteng
cenderung meningkat dari relatif rendah sebesar 0.22 pada tahun 2009, menjadi
relatif tinggi sebesar 0.55 pada tahun 2017. Berdasarkan analisis regresi data panel
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulteng dipengaruhi secara
signifikan oleh pertumbuhan belanja modal dan non modal pemerintah daerah,
pendapatan pemerintah daerah (pendapatan asli daerah/PAD, dana alokasi
umum/DAU, dana alokasi khusus/DAK), panjang jalan, dan pendidikan. Semua
variabel tersebut berpengaruh positif dan panjang jalan merupakan variabel yang
pengaruhnya relatif besar. Sementara dengan menggunakan variabel dummy
menunjukkan terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi yang signifikan antara
wilayah maju dengan wilayah tertinggal dan antara era pemerintah sebelumnya
dengan era pemerintah yang sedang berlangsung. Pertumbuhan ekonomi di wilayah
maju lebih tinggi dibandingkan wilayah tertinggal dan pertumbuhan ekonomi pada
era pemerintahan yang sedang berlangsung lebih tinggi daripada era pemerintahan
sebelumnya. Hasil analisis tipologi Klassen dan dikaitkan dengan hasil analisis
regresi mengimplikasikan bahwa untuk memperkecil tingkat ketimpangan
antarwilayah, terdapat 8 wilayah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya harus
dipercepat melalui prioritas pembangunan pada pendidikan, peningkatan PAD dan
belanja modal pemerintah daerah.