Kinerja Kelembagaan Sistem Irigasi dalam Dimensi Spasial di Wilayah Semi Arid Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Pulau Timor)
View/ Open
Date
2019Author
Nurwiana, Ida
Fauzi, Akhmad
Rustiadi, Ernan
Juanda, Bambang
Metadata
Show full item recordAbstract
Sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan, kriteria pembagian tanggungjawab tentang pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi
terhadap wilayah administrasi dan strata luasan. Kelembagaan pembagian
kewenangan sistem irigasi ini masih belum optimal dalam mengatasi
permasalahan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Salah satu cara
untuk melihat sistem irigasi terkait dengan kelembagaan pembagian kewenangan
pemerintah (pusat), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tersebut
adalah melalui kinerjanya.
Penelitian ini bertujuan (1) mereklasifikasi kriteria indeks kinerja sistem
irigasi dan memetakan status kinerja sistem irigasi 6 (enam) kabupaten/kota
berdasarkan kewenangannya di wilayah semi arid Pulau Timor Provinsi NTT, (2)
menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja sistem irigasi berdasarkan
kewenangannya di wilayah semi arid Pulau Timor Provinsi NTT dan (3)
mengidentifikasi dan menganalisis keragaman spasial hubungan antara kinerja
sistem irigasi dengan faktor yang mempengaruhi kinerja sistem irigasi
berdasarkan kewenangannya di wilayah semi arid Pulau Timor Provinsi NTT.
Pendekatan spasial melalui Geographically Weighted Regression (GWR)
digunakan dalam penelitian ini. Mengingat Keragaman spasial setiap lokasi
daerah irigasi, setiap wilayah, setiap kelembagaan kewenangan mempunyai
pengaruh dalam setiap implikasi kebijakan perencanaan dan pembangunan
wilayah.
Hasil penelitian menunjukkan status kinerja sistem irigasi 6 (enam)
kabupaten/kota di Pulau Timor Nusa Tenggara Timur meningkat sesuai dengan
jenjang kewenangannya. Kinerja sistem irigasi dipengaruhi berbagai faktor
dengan arah pengaruh yang beragam secara spasial. Terdapat beberapa anomali
pengaruh negatif (intensitas pertanaman total) di beberapa lokasi, sedangkan
faktor produktivitas padi secara konsisten berpengaruh signifikan positif di
seluruh lokasi daerah irigasi. Pengaruh faktor tingkat kerusakan prasarana irigasi
terhadap kinerja sistem irigasi beragam secara spasial dengan arah pengaruh yang
bervariasi antar lokasi, kecuali faktor tingkat kerusakan saluran sekunder yang
konsisten berpengaruh negatif di seluruh jenjang kewenangan daerah irigasi.
Walaupun terdapat keragaman spasial arah pengaruh, khususnya pada tingkat
kabupaten/kota, frekuensi pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi lebih banyak
berpengaruh positif terhadap kinerja sistem irigasi di banyak lokasi.
Kelembagaan kewenangan kabupaten/kota secara konsisten berpengaruh
negatif pada kinerja sistem irigasi di seluruh lokasi, hal ini mengindikasikan
lemahnya kapasitas kabupaten/kota di dalam pengelolaan sistem irigasi.
Karakteristik rendahnya faktor kelembagaan kabupaten/kota berbeda-beda
menurut lokasi, pada 34,58 persen lokasi terkait dengan rendahnya frekuensi
pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi.
Memperbaiki kinerja sistem irigasi perlu difokuskan secara spesifik lokasi
ke daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota, dengan melihat kemampuan
sumberdaya manusia dan anggaran pemerintah kabupaten/kota, maka
dimungkinkan pengaturan standar indeks kinerja sistem irigasi untuk wilayah
kering/kekurangan air yang berbeda dengan wilayah basah/kelebihan air dan
pengaturan kembali standar luasan untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota, sehingga secara signifikan mampu meningkatkan kinerja sistem
irigasinya.
Collections
- DT - Human Ecology [537]