Evaluasi Pola Ruang Permukiman Berbasis Risiko Bencana Kebakaran di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat

Abstract

Kecamatan Tambora merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil di Kota Jakarta Barat yaitu seluas 5.4 km2 tetapi memiliki jumlah penduduk yang tinggi yaitu sebesar 267 375 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Tambora menempati urutan tertinggi kedua di DKI Jakarta yaitu sebesar 49 240 jiwa/km2. Tingginya kepadatan penduduk dapat mengakibatkan penggunaan lahan yang tidak selaras dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RDTR, karena peningkatan jumlah penduduk tersebut menyebabkan permintaan kebutuhan lahan untuk tempat bermukim menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola-pola permukiman dengan karakteristiknya masing-masing. Selain itu kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat menyebabkan tingginya risiko bencana antropogenik di wilayah hunian. Salah satu bentuk bencana tersebut di Kecamatan Tambora adalah kebakaran permukiman dan menjadi bencana tertinggi kejadiannya. Peristiwa kebakaran di Kecamatan Tambora menyebabkan perumahan menduduki peringkat tertinggi sebagai sarana atau obyek yang terbakar sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kebakaran yang terjadi di daerah permukiman berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi penghuninya bahkan dapat menyebabkan korban jiwa, mengingat besarnya dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran maka perlu dipetakan sebaran risiko bencana kebakaran. Penyediaan informasi dan data spasial terkait kawasan permukiman yang memiliki risiko bencana kebakaran perlu dilakukan sebagai dasar dilakukannya evaluasi pola ruang untuk kemudian dapat disusun langkah-langkah pencegahan kebakaran pada wilayah yang memiliki risiko kebakaran. Selain risiko bencana, keselarasan antara perencanaan tata ruang dengan penggunaan lahan juga perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi pola ruang. Penelitian ini bertujuan untuk (1) melakukan analisis bahaya, kerentanan, dan risiko kebakaran di Kecamatan Tambora, (2) melakukan evaluasi keselarasan penggunaan lahan eksisting terhadap rencana pola ruang Kecamatan Tambora dan (3) melakukan evaluasi melalui analisis keterkaitan antara rencana pola ruang permukiman RDTR dengan wilayah yang memiliki risiko kebakaran di Kecamatan Tambora, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis spasial, analisis multikriteria dan analisis deskriptif. Analisis multikriteria digunakan untuk menentukan faktor dan sub faktor penentu bahaya kebakaran dan kerentanan. Setelah faktor dan sub faktor pembentuk bahaya kebakaran dan kerentanan dikelompokkan secara terstruktur maka kemudian dilakukan pembobotan nilai untuk masing-masing faktor dan sub faktor. Pembobotan untuk nilai faktor dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pembobotan nilai sub faktor dilakukan dengan ketentuan standarisasi skor skala berkebalikan. Analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pembuatan peta bahaya, peta kerentanan, peta risiko, dan peta keselarasan penggunaan lahan. Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis keterkaitan rencana pola ruang RDTR dengan sebaran daerah risiko bencana kebakaran serta keselarasan penggunaan lahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kelas bahaya kebakaran yang paling dominan berada pada kelas sedang sebesar 90.3% dari luas total Kecamatan Tambora, sebaran RW kumuh berada pada kelas bahaya sedang dan tinggi sedangkan pada bahaya rendah tidak terdapat sebaran RW kumuh. Kelas kerentanan sedang memiliki luasan yang terbesar yaitu sebesar 66.4% dan sebaran RW kumuh sebagian besar yaitu sebanyak 10 RW berada pada kelas kerentanan sedang. Kelas risiko bencana kebakaran memiliki luasan secara berurutan adalah kelas risiko sedang (65.7%), kelas risiko tinggi (27.8%), dan kelas risiko rendah (6.5%). Sebaran RW kumuh dari hasil analisis risiko kebakaran yaitu sebanyak 12 RW terdapat pada kelas risiko sedang dan pada kelas risiko tinggi serta risiko rendah masing-masing 6 RW kumuh; (2) Persentase keselarasan antara penggunaan lahan eksisting terhadap rencana pola ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta 2011-2030 sebesar 75.1%; dan (3) Perencanaan pola ruang permukiman yang telah ditetapkan di dalam RDTR sebagian besar berada pada kelas risiko bencana kebakaran sedang (59.25%) dan kelas risiko tinggi (19.81%). Besarnya luasan pola ruang permukiman yang masuk ke dalam kelas risiko sedang bencana kebakaran, berpotensi sangat besar menimbulkan kerugian baik harta benda maupun korban jiwa. Oleh karena itu diperlukan evaluasi pola ruang dengan memasukkan aspek kebencanaan sebagai salah satu bentuk mitigasi untuk menurunkan tingkat risiko.