Analisis Pendapatan dan Kelembagaan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Teh Rakyat (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat).

Abstract

Pengembangan perkebunan teh rakyat adalah salah satu solusi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sub sektor perkebunan, namun saat ini fokus pengembangan perkebunan teh lebih pada perkebunan besar, karena pada umumnya perkebunan teh rakyat merugikan. Penggunaan pengendalian hama terpadu (PHT) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas teh rakyat dan meningkatan pendapatan serta mendukung pada pembangunan teh rakyat yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pendapatan usahatani teh rakyat yang menerapkan dan tidak menerapkan PHT, menganalisa kelembagaan PHT Perkebunan teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya, menganalisis persepsi pemangku kepentingan PHT untuk keberlanjutan usaha tani teh rakyat dan menganalisa kelembagaan PHT untuk mewujudkan perkebunan teh yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2016. Jumlah anggota kelompoktani teh rakyat di Kecamatan Sodonghilir, Taraju dan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 2.885 orang dan jumlah responden adalah 100 orang yang ditentukan dengan metode slovin. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi pendapatan yaitu analisis pendapatan, sedangkan analisis persepsi menggunakan skala linkert. Untuk memperoleh gambaran eksisting kelembagaan dan penataan kelembagaan digunakan pendekatan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa pendapatan usahatani teh rakyat merugi, yaitu sebesar Rp -67,535 untuk PHT dan sebesar Rp -232,768 petani non PHT, kerugian tersebut disebabkan rendahnya standar harga untuk produk teh rakyat dan tidak adanya perbedaan harga untuk PHT dan Non PHT, namun demikian petani PHT memiliki kerugian yang lebih rendah dibanding Non PHT atau dengan kata lain lebih menguntungkan. Kondisi kelembagaan PHT kurang optimal pada usahatani teh, dikarenakan tidak adanya pemangku kepentingan yang mampu menjembatani antara kepentingan pemerintah dan pelaku usaha dalam hal ini yaitu petani teh rakyat. Persepsi pemangku kepentingan untuk keberlanjutan penerapan PHT pada tanaman teh menyatakan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan setuju dengan penerapan aplikasi PHT pada perkebunan teh rakyat. Dari hasil analisis diatas diperlukan penataan kelembagaan PHT dengan tujuan untuk mengoptimalkan kelembagaan yang ada agar terlaksananya koordinasi dan monitoring evaluasi ditingkat lapangan.