Mappalili sebagai Komunikasi Ritual Partisipatif pada Program Penyeragaman Penanaman Padi di Kabupaten Pinrang.

Abstract

Penyeragaman penanaman padi merupakan program pemerintah daerah yang didorong ke petani di setiap musim tanam, bagian dari upaya untuk mengendalikan hama dan penyesuaian aktivitas penanaman terhadap kondisi cuaca. Proses komunikasi program penyeragaman tersebut tidak hanya dilakukan pada pertemuan formal, tetapi juga dilakukan pada tradisi ritual yang dilestarikan oleh kelompok tani. Pertemuan formal diselenggarakan oleh pemerintah berupa Rembuk Madya dan Tudang Sipulung, sedangkan tradisi ritual kelompok dalam penyeragaman musim tanam yaitu Mappalili. Adapun penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan peran Mappalili dalam penyeragaman pola penanaman padi; (2) menganalisis nilai sosial yang membentuk masing-masing pertemuan; dan (3) mendeskripsikan tipe partisipasi pada ketiga pertemuan dalam merencanakan program penyeragaman penanaman. Kabupaten Pinrang sebagai lumbung padi di Propinsi Sulawesi Selatan menjadi lokasi penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu etnografi komunikasi dengan pengambilan data melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk menperoleh data kualitatif pada penelitan ini, diantaranya pada kegiatan: Rembuk Madya, Tudang Sipulung, dan Mappalili (upacara turun sawah). Sementara wawancara mendalam yang dilakukan kepada 13 informan terpilih, terdiri dari: petugas penyuluh, tokoh tradisional, pimpinan organisasi petani, dan petani peserta kegiatan Hasil penelitian menunjukkan adanya negosiasi Mappalili terhadap hasil pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tingkat kecamatan dan kabupaten, negosiasi yang efektif mendorong penyeragaman penanaman padi di level kelompok tani. Hal tersebut tidak lepas dari dampak nilai pada ritual Mappalili yang menyebabkan tingginya partisipasi petani dalam merencanakan penyeragaman penanaman, dialog untuk membahas persoalan pertanian, dan rencana aksi pendukung lainnya. Berbeda ketika program penyeragaman penanaman hanya mengandalkan pertemuan formal dari pemerintah, partisipasi petani cenderung terbatas dan mengakibatkan upaya penyeragaman tidak menjadi komitmen bersama dalam suatu kelompok tani.