Perencanaan Lanskap Hulu DAS Serayu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Berbasis Pertanian Konservasi.

Abstract

DAS Serayu pada saat ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Sebagian besar kerentanan terdapat di bagian hulu. Kerentanan ini sebagian besar disebabkan karena lahan pertanian masih belum menerapkan teknik konservasi lahan. Selain itu, lahan pertanian juga meluas ke kawasan lindung dan kawasan hutan produksi. Hal ini memicu tingginya tingkat degradasi lingkungan yang terjadi. Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Jariah dan Pramono (2012), lahan pertanian di Kecamatan Kejajar berada pada tingkat kerentanan lahan yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis potensi dan kendala pada lanskap hulu DAS Serayu di Kecamatan Kejajar dan menyusunnya menjadi rencana lanskap berbasis pertanian konservasi. Potensi dan kendala lanskap ini diidentifikasi dan dianalisis berdasar aspek legal, aspek fisik dan biofisik, dan aspek sosial budaya. Hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat dan petugas balai penyuluh pertanian menunjukkan sebagian besar lahan pertanian di kecamatan kejajar masih belum menerapkan konservasi lahan pertanian. Selain itu, dari sekitar 4039,462 hektar lahan pertanian, sekitar 75,82% berada di kawasan lindung, dengan 3,56% berupa hutan lindung dan suaka alam dan 72,26% berupa kawasan penyangga 5,49% berada di kawasan hutan produksi. Kemudian, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui kaidah konservasi lahan pertanian dan pola ruang di Kecamatan Kejajar. Oleh karena itu perencanaan ini dibuat berdasar kriteria konservasi lahan pertanian lahan kering di pegunungan dan fungsi lingkungan berdasar pola ruang. perencanaan ini membagi lahan pertanian menjadi tiga berdasar batasan pengembangannya, yaitu kawasan lindung, kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non-pertanian. Selain itu, perencanaan juga dikembangkan berdasar tingkat partisipasi masyarakat yang membagi rencana aktivitas menjadi 3 tingkatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menghindari konflik yang mungkin terjadi dalam kegiatan pengelolaannya.