Strategi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor

Abstract

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai nilai 57,89. Nilai itu tentu masih jauh dari target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 sebesar 80. Oleh karena itu, kajian ini membahas tentang gambaran tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dan menganalisis kelemahankelemahannya. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor digambarkan menggunakan metode analisis deskriptif. Kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dianalisis dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis. Perumusan strategi untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor menggunakan metode Analytic Hierarchy Process. Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor tahun 2016 hanya sebesar 46,15 atau dengan predikat C. Perangkat daerah yang mendapatkan predikat B hanya 2 dari total 37 perangkat daerah, dan sebagian besar mendapatkan predikat C. Pada tahun 2016, tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor sebesar 57,89, dimana komponen perencanaan kinerja mendapat nilai 21,43, komponen pengukuran kinerja mendapat nilai 10,47, komponen pelaporan kinerja mendapat nilai 10,09, dan komponen evaluasi internal mendapat nilai 5,32. Berdasarkan hasil Importance Performance Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 atribut yang menjadi kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Atribut tersebut adalah keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja. Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor berdasarkan urutan prioritasnya adalah penguatan komitmen (0,390), penerapan anggaran berbasis kinerja (0,245), pembinaan SAKIP (0,212), dan peningkatan kualitas APIP (0,152).