Pengaruh Perubahan Kebijakan Kehutanan terhadap Pengurusan Hutan di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Abstract
Peraturan Perundangan mempunyai peran yang sangat penting dalam
bidang kehutanan. Kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang
maksimal dengan kondisi alam yang tetap lestari. Lahirnya Undang-Undang No
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan perubahan khususnya
dalam bidang kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi
peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat,
mengidentifikasi tupoksi instansi kehutanan tingkat pusat dan tingkat daerah di
Provinsi Jawa Barat serta di Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan
pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan organisasi yang
berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan
kegiatan dan anggaran terhadap kegiatan pengurusan hutan rakyat, serta
mengevaluasi perubahan kebijakan terhadap pengurusan hutan rakyat.
Pengambilan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dishut Prov Jabar, CDK
Wilayah I dan Distanhorbun Kab Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
belum adanya peraturan perundang-undangan dan tupoksi yang secara jelas
ditujukkan untuk mengurusi hutan rakyat. Pada kegiatan dan anggaran untuk
pengurusan hutan rakyat semakin menurun setiap tahunnya. Hal tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah lebih memperhatikan pengurusan hutan negara
dibandingkan pengurusan hutan rakyat. Terbentuknya CDK Wilayah I membuat
pengurusan hutan di Kabupaten Bogor semakin tidak diperhatikan.
Collections
- UT - Forest Management [2811]