Peran Stakeholders dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum Kalimantan Barat

Abstract

Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS) merupakan penggabungan kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016. TNBKDS adalah kawasan konservasi lintas batas negara (transboundary ptotected area) Indonesia-Malaysia yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan TNBKDS memiliki berbagai potensi ekowisata menarik yang tercakup dalam konteks nature, culture dan adventure. Kendala yang muncul dalam pengelolaan ekowisata membuat TNBKDS belum menjadi destinasi unggulan. Pengelolaan ekowisata seyogyanya melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan dengan berbagai peran yang dimilikinya. Kajian tentang siapa saja stakeholders yang terlibat dan pemetaan stakeholders sangat diperlukan untuk keberhasilan pengembangan ekowisata. Tujuan penelitian ini yaitu untuk merumuskan peran stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNBKDS. Penelitian dilakukan dari bulan Januari 2016 hingga April 2016. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis stakeholders, analisis kebutuhan, dan analisis peraturan perundangundangan. Hasil pemetaan stakeholders menunjukkan enam stakeholders berada di kelompok Key player yaitu BBTNBKDS, Disbudpar, Bappeda, Disparekraf, Dishubkominfo dan Disbunhut. Stakeholders ini mempunyai pengaruh dan kepentingan tinggi terhadap keberhasilan pengembangan ekowisata di TNBKDS. Hasil identifikasi kebutuhan pengembangan ekowisata di TNBKDS dikelompokkan menjadi enam aspek kebutuhan utama yaitu: (a) objek daya tarik wisata, (b) infrastruktur sarana dan prasarana, (c) promosi publikasi dan informasi, (d) peningkatan SDM, (e) perencanaan pengembangan ekowisata, dan (f) dana. Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan ditemukan 16 peraturan terkait pengembangan ekowisata di TNBKDS. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar untuk mengelola kawasan TN dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu. Rumusan peran stakeholders sesuai dengan aspek-aspek manajemen terhadap pengembangan ekowisata di TNBKDS yaitu: (a) stakeholders yang berperan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pengembangan ekowisata di TNBKDS (b) stakeholders yang berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan program pengembangan ekowisata di TNBKDS; dan (c) stakeholders yang berperan sebagai perencanaan dan pengendalian pembangunan