Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Ekowisata di Indonesia.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis postur rantai, isi substansi dan rentang waktu kebijakan dan peraturan perundang-undangan ekowisata di Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah closed ended questionare, yang kemudian dianalisis menggunakan One Score One Criteria System. Dalam berbagai kriteria, isi substansi materi seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan ekowisata di Indonesia menunjukan skor 5 atau bermakna agak baik. Nilai yang belum optimal tersebut dapat dikatakan tidak memiliki kejelasan tujuan yang komprehensif dan terstruktur sehingga dinamika substansi yang terkandung dan/ atau tertuang dalam undang-undang tersebut masih bersifat parsial. Dengan demikian, maka harus dipahami bahwa ekowisata sesungguhnya bukan harus dimaknai sebagai kegiatan perjalanan menuju natural/ remote area saja, melainkan harus ditegakan di setiap ruang destinasi pariwisata. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen peraturan perundang-undangan meliputi (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri) ditemukan bahwa antara peraturan yang mengamanatkan dengan peraturan pelaksananya tidak ditetapkan dalam jangka waktu ± 2 tahun sebagaimana mestinya. Atas hal itu, maka diperlukan integrasi parapihak untuk merevisi berbagai peraturan dan kebijakan perundang-undangan ekowisata di Indonesia secara komprehensif, sistematis dan obyektif agar dalam dinamika pelaksanaannya mampu mengoptimasi tujuh pilar pembangunan ekowisata.