Pengembangan Metode Evaluasi Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi
View/ Open
Date
2018Author
Syuryadi, Novfitri
Martianto, Drajat
Sukandar, Dadang
Metadata
Show full item recordAbstract
Komitmen pemerintah yang tercermin dari peraturan dan kebijakan serta
anggaran untuk diimplementasikan dalam bentuk program sangat diperlukan
dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Pada era desentralisasi, evaluasi
komitmen pemerintah daerah provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan
gizi sangatlah diperlukan untuk mengevaluasi keberpihakan pemerintah daerah
provinsi terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Saat ini belum tersedia
metode untuk mengevaluasi komitmen pemerintah daerah provinsi, sehingga studi
ini bertujuan untuk mengembangkan metode evaluasi komitmen pemerintah
daerah provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Pengembangan
metode evaluasi ketahanan pangan dan gizi merujuk pada FAO dapat
menggunakan indikator struktural sebagai pendekatan ukuran komitmen
pemerintah daerah provinsi.
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi calon
indikator untuk evaluasi komitmen pemerintah daerah provinsi dalam
pembangunan ketahanan pangan dan gizi; 2) Mengembangkan metode evaluasi
tingkat komitmen pembangunan ketahanan pangan dan gizi menggunakan
indikator struktural; 3) Mengevaluasi tingkat komitmen pemerintah daerah di
berbagai provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi dengan
menggunakan indikator struktural; 4) Menganalisis karakteristik komitmen
masing-masing provinsi dan mengidentifikasi karakteristik provinsi yang
memiliki komitmen tertinggi dan terendah.
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study. Pengambilan
data dilakukan pada bulan April sampai September 2017. Penelitian ini
dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor. Jenis data yang digunakan adalah data
sekunder yang terdiri dari data peraturan perundang-undangan/kebijakan dan data
anggaran terkait ketahanan pangan dan gizi provinsi di Indonesia. Data kualitatif
yang digunakan dikuantifikasi dengan metode scoring yang kemudian dianalisis
secara deskriptif. Masing-masing provinsi kemudian dianalisis karakteristik
berdasarkan indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi secara deskriptif.
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu identifikasi calon
indikator, seleksi calon indikator secara kualitatif, perhitungan skor menggunakan
metode scoring, dan aplikasi metode pada provinsi di Indonesia. Tahapan awal
penelitian adalah mengidentifikasi calon indikator komitmen ketahanan pangan
dan gizi merujuk pada indikator FAO, HANCI, RPJMN, RANPG, KS-RANPG,
dan KUKP. Tahapan ini menghasilkan longlist 118 calon indikator yang
kemudian diseleksi secara kualitatif. Calon indikator diseleksi berdasarkan konsep
ketahanan pangan dan gizi, data yang serupa (redundant), dan ketersediaan data di
tingkat provinsi. Tahapan penyeleksian longlist calon indikator menghasilkan
shortlist 42 indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi. Indikator ini
diberikan skor 0-4 dan kemudian dilakukan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji
reliabilitas, indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi memiliki nilai
Cronbach’s alpha 0.848 sehingga indikator yang digunakan telah reliabel (cut off
Cronbach’s alpha 0.7).
Tahapan pemberian skor pada tiap indikator berdasarkan pilar ketahanan
pangan dan gizi menghasilkan agregat skor tiap provinsi Indonesia. Agregat skor
digunakan untuk melihat peringkat komitmen provinsi yang kemudian dilakukan
pengkategorian provinsi dengan komitmen rendah, sedang, dan tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 34 provinsi, hanya satu provinsi
yang memiliki komitmen tinggi, 26 provinsi dengan komitmen sedang, dan tujuh
provinsi yang memiliki tingkat komitmen rendah. Provinsi Jawa Timur berada
pada peringkat pertama sedangkan peringkat terakhir ditempati oleh Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan karakteristik 34 provinsi diketahui bahwa
komitmen peraturan/kebijakan yang relatif sangat rendah adalah
peraturan/kebijakan MPASI, pemberian mikronutrien, dan survei gizi daerah
sedangkan dari dimensi anggaran berupa anggaran subsidi pangan, survei gizi
daerah, MPASI, asi ekslusif, dan pemberian mikronutrien.
Komitmen pemerintah daerah provinsi di Indonesia relatif masih rendah
sehingga diperlukan peningkatan komitmen berupa pembuatan
peraturan/kebijakan dan menyiapkan anggaran yang memadai untuk program
pangan dan gizi sesuai dengan permasalahan masing-masing daerah. Diperlukan
dukungan dari pemerintah pusat untuk peningkatan komitmen pemerintah daerah
seperti pemberian tambahan anggaran untuk provinsi yang membutuhkan bantuan
dana agar tercapainya ketahanan pangan dan gizi di seluruh provinsi Indonesia.
Penelitian ini menggunakan skor berdasarkan nilai mean dan standar deviasi
sehingga komitmen yang dihasilkan bersifat relatif. Hal ini mengacu pada HANCI
yang juga menggunakan pengukuran komitmen negara secara relatif. Oleh karena
itu diperlukan penelitian lanjutan untuk menentukan cara pemberian skor yang
menghasilkan komitmen mutlak untuk melihat konsistensi penilaian. Selain itu,
penelitian lanjutan untuk melihat komitmen pemerintah daerah dalam ruang
lingkup kabupaten juga diperlukan dalam mengatasi permasalahan komitmen
ketahanan pangan dan gizi secara menyeluruh.
Collections
- MT - Human Ecology [2205]