Analisis Kemiskinan Spasial dan Kaitannya dengan Sertifikasi Tanah dan Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Mamuju

Abstract

Permasalahan kemiskinan masih merupakan isu strategis di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Tingkat kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 6.7%, tetapi laju penurunannya setiap tahun masih sangat lambat. Meskipun merupakan ibukota provinsi, sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju merupakan wilayah perdesaan, bahkan memiliki luasan kawasan hutan mencapai 76%. Sektor basis perekonomian adalah pertanian dengan kontribusinya dalam struktur PDRB tahun 2015 sebesar 36.4% dan persentase angkatan kerja di sektor pertanian sebesar 59.1%. Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah di daerah perdesaan dimana sebagian besar penduduknya adalah petani. Memahami hubungan antara kemiskinan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah penting untuk menentukan kebijakan yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola spasial kemiskinan dan kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya secara spasial dan spesifik lokasi. Penelitian ini menggunakan data cross section tahun 2015 dari 97 desa/kelurahan. Data yang digunakan adalah data tingkat kemiskinan, sertifikasi tanah, penggunaan lahan pertanian, tenaga kerja di sektor industri, jarak ke ibukota dan dana desa . Analisis spasial kemiskinan dilakukan dengan pendekatan Indeks Moran untuk mengetahui pola spasial kemiskinan. Analisis keterkaitan antara tingkat kemiskinan setiap desa/kelurahan dengan faktor yang diduga mempengaruhinya menggunakan pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penggunaan lahan pertanian pada tahun 2015 adalah lahan kebun/perkebunan (15.57%), sawah (2.11%), tegalan/ladang (3.30%) dan tambak (0.82%). Hasil analisis sertifikasi tanah menunjukkan bahwa persentase luas lahan yang telah bersertifikat di setiap desa/kelurahan cukup bervariasi, tetapi sebagian besar masih di bawah 10%. Hasil analisis spasial kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan desa/kelurahan di Kabupaten Mamuju bervariasi dan polanya bersifat mengelompok (clustered). Hasil analisis GWR menunjukkan bahwa faktor jumlah sertifikat tanah, persentase luas penggunaan lahan perkebunan, lahan sawah, persentase luas lahan tambak, persentase luas lahan tegalan/ladang, persentase tenaga kerja di sektor industri mikro dan kecil, jarak ke ibukota dan dana desa terbukti berpengaruh signifikan secara bervariasi terhadap tingkat kemiskinan desa/kelurahan. Implikasi kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan adalah penerapan kebijakan yang bersifat spesifik lokasi desa/kelurahan melalui peningkatan jumlah sertifikasi tanah, peningkatan luas lahan perkebunan/kebun, lahan tambak, lahan tegalan, peningkatan tenaga kerja di sektor industri mikro kecil, peningkatan dana desa, perbaikan dan pembangunan insfrastruktur jalan.