Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan Studi Kasus KPH Bogor Perum Perhutani Divisi Jawa Barat-Banten

Abstract

Kebutuhan ruang kawasan untuk pembangunan bangsa, mendesak keberadaan kawasan hutan negara yang mengelompok secara luas. Sehingga perubahan kawasan hutan dari pola mengelompok menjadi tersebar terus terjadi, dalam periode tertentu dan dipengaruhi kebijakan politik, kondisi sosial serta kesempatan ekonomi yang ada saat itu. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji perkembangan dan pola perubahan kawasan hutan, yang terjadi dari beberapa periode. Lokasi penelitian di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat-Banten. Penelitian dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2016. Tipe penelitian ini adalah kajian spatial atas perubahan kebijakanyang ada, dan dekriptif dengan metode studi kasus.. Hasil kajian ini menunjukkan perubahan status kawasan hutan, lebih banyak terjadi pada periode Orde Baru (1966-1998). Perubahan status menjadi bukan kawasan hutan, lebih banyak terjadi dengan peruntukan galian bahan baku industri semen, pengembangan pusat ekonomi dan pemukiman. Perubahan dimasa selanjutnya juga semakin membuat wujud kawasan hutan KPH Bogor semakin terfragmentasi, dengan tuntutan kebutuhan lahan untuk kegiatan infrastruktur, perumahan, pertanian dll. Kawasan hutan mengalami perubahan fungsi, kondisi ini terjadi pada era reformasi (1999-2016) dengan pola spasial mengelompok terutama perubahan kawasan konsevasi. Kesimpulan penelitian adalah perubahan status dan fungsi kawasan hutan, akibat pengembalian status enclave, perumahan,villa, pabrik semen, tambang galian C (andesit), infrastruktur, hortikultura mengarah pada pengelolaan bentang alam (landscape) yang terdiri dari beragam pola penggunaan lahan, termasuk kawasan hutan negara dan bukan kawasan hutan, yang tersebar, sehingga mempertahankan DAS Bopuncur dari bahaya banjir dan kekeringan pada kota-kota sekitarnya (Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang). Hal tersebut sangat mempengaruhi usaha kehutanan berbasis kayu dan hasil hutan non kayu yang saat ini dilakukan Perum Perhutani, yang perlu dipikirkan bersama-sama tentang perannya.