Kerentanan Perikanan Tangkap Akibat Perubahan Iklim.

Abstract

Perikanan tangkap memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia. Adanya perubahan iklim akan merugikan secara langsung maupun tidak langsung pada perikanan tangkap Indonesia. Suatu pendekatan ilmiah diperlukan untuk menentukan risiko perubahan iklim dan strategi adaptasi perikanan tangkap yang salah satunya adalah analisis kerentanan (Vulnerability). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kerentanan perikanan tangkap relatif akibat perubahan iklim pada skala provinsi di Indonesia. Indeks kerentanan (VI) didapatkan dengan mengkompositkan indeks keterpaparan (EI), kepekaan (SI) dan kapasitas adaptif (ACI) dari daerah penelitian yaitu skala provinsi (Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur) dan skala Wilayah Pengelolaan Perairan (711 dan 716). Sumber data variabel penyusun indeks menggunakaan rekaman data dari instansi terkait. Indeks kerentanan dianalisis dengan dua metode yaitu tanpa pembobotan dan dengan pembobotan. Provinsi dengan status kerentanan tertinggi adalah Sulawesi Utara (VI=0.78;0.72), Sulawesi Tengah (VI=0.72;0.63) dan Gorontalo (VI=0.61;0.70), sedangkan pada skala WPP, WPP 716 berstatus kerentanan tinggi (VI=0.67;0.62), sedangkan WPP 711 berstatus sedang (VI=0.30;0.32). Kerentanan daerah daerah tersebut merupakan hasil dari kombinasi nilai subindeks (keterpaparan (EI), kepekaan (SI) dan kapasitas adaptif (ACI) yang berbeda beda. Secara deskriptif metode perhitungan kerentanan dengan pembobotan pada kapasitas adaptif dapat menurunkan nilai kerentanan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, dan Kalimantan Barat. Pada skala WPP dengan pembobotan akan menurunkan nilai kerentanan WPP 716, namun meningkatkan WPP 711, karena kerentanan tidak hanya dipengaruhi oleh satu subindeks saja, namun dipengaruhi oleh kombinasi subindeks yang lain. Strategi pengelolaan yang dapat dipilih adalah meningkatkan kapasitas adaptasi dengan melakukan rehabilitasi dan konservasi ekosistem mangrove dan terumbu karang, tempat pendaratan ikan secara kulitas maupun kuantitas, jumlah dan mutu penyuluh perikanan dan dana alokasi khusus pada provinsi yang nilai variabel variabel tersebut rendah.