Analisis Ekonomi Kelembagaan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Jakarta Utara.

Abstract

Pelabuhan Perikanan Muara Angke menunjang aktivitas perikanan tangkap di pesisir Jakarta Utara. Pengelolaan pelabuhan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis stakeholder yang terlibat di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, (2) menganalisis tatanan kelembagaan yang berlaku di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, (3) menganalisis struktur biaya transaksi pengelolaan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, (4) mendesain kelembagaan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan metode analisis yang digunakan adalah analisis actor, analisis peraturan, analisis biaya transaksi, dan analisis kelembagaan. Hasil dari penelitian ini adalah stakeholder yang terlibat di Pelabuhan Perikanan Muara Angke terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta, Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara, Unit Pengelola Teknis Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, Syahbandar, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jakarta, Koperasi Perikanan, Rukun Nelayan, Pedagang Pasar Ikan, Kelompok Pengolah Ikan dan Kepolisian. Tatanan kelembagaan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke tergolong ke dalam tipe instruktif. Peraturan pengelolaan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke belum bisa dijalankan dengan sempurna. Total biaya transaksi yang harus dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 1.659.044.479/tahun dan total biaya transaksi yang harus dikeluarkan kelompok nelayan sebesar Rp 42.120.000/tahun. Desain kelembagaan yang direkomendasikan adalah pembentukan lembaga Musyawarah Masyarakat Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pembentukan peraturan pengelolaan pelabuhan.