Model Pengelolaan Hutan Multipihak Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Studi Kasus Kphl Solok, Sumatera Barat)

Abstract

Paradigma pengelolaan hutan yang sedang berkembang saat ini adalah meningkatkan peran serta para pihak yang berkepentingan. Pengelolaan hutan multipihak dipengaruhi oleh banyak faktor dan akan sulit karena para pihak mungkin memiliki harapan yang berbeda dari proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pihak, menganalisis kepentingan, pengaruh dan hubungan para pihak, membangun model kualitatif untuk membantu menyelaraskan kepentingan para pihak serta menyusun dan menentukan skenario pengelolaan hutan. Penelitian ini dilakukan di KPHL Solok pada dua Nagari, yaitu Nagari Sungai Abu dan Nagari Sariak Alahan Tigo. Penelitian ini fokus pada penggunaan pendekatan multipihak yang menerapkan prinsip soft system methodology. Metode pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan observasi lapangan, studi literatur, wawancara dan workshop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan KPHL Solok. Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPHL Solok memiliki kepentingan dan pengaruh yang beragam. Terdapat sebanyak 22 pihak yang terdiri atas 2 pihak sebagai key players, 10 pihak sebagai subject, 4 pihak sebagai context setter dan 6 pihak sebagai crowd. Pola interaksi para pihak berupa aliran informasi tidak tersebar merata. Pembangunan model kualitatif dengan mengidentifikasi komponen pengelolaan hutan dapat membantu para pihak untuk memahami dan mengintegrasikan kepentingan masing-masing. Komponen pengelolaan hutan yang menjadi indikator kunci adalah kepastian hukum, pendapatan masyarakat, penerimaan pajak serta kondisi hutan. Indikator kunci tersebut digunakan sebagai dasar untuk merancang berbagai skenario pengelolaan hutan. Situasi pengelolaan hutan di KPHL Solok memiliki relevansi dengan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan pengelolaan hutan multipihak. Oleh karena itu, skenario kolaborasi dengan keterlibatan aktif para pihak (terutama masyarakat Nagari) dapat menjadi alternatif model pengelolaan untuk mengintegrasikan kepentingan para pihak serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Skema kolaborasi sangat mungkin untuk diterapkan karena sesuai dengan akar budaya masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, pengelolaan hutan multipihak dapat dilakukan di tingkat tapak walaupun dengan kondisi hukum yang tidak pasti. Para pihak menyadari bahwa kolaborasi memiliki tantangan yang besar dan proses yang cukup rumit, namun strategi kolaborasi juga dapat bermanfaat sebagai proses pembelajaran dan menampung kepentingan berbagai pihak.