Pengembangan Kelembagaan Penggunaan Lahan di DAS Catur Kabupaten Madiun

Abstract

Penggunaan lahan yang melebihi kemampuannya menyebabkan kekritisan DAS. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kelembagaan penggunaan lahan dalam pengelolaan DAS. DAS Catur merupakan salah satu DAS kritis yang ditandai dengan terjadinya tanah longsor, banjir dan kekeringan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan kelembagaan penggunaan lahan di DAS Catur. Penelitian dilakukan di DAS Catur yang secara administrasi pemerintah berada di wilayah Kabupaten Madiun. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi situasi secara menyeluruh luas dan mendalam. Kerangka kerja analisis dan pengembangan kelembagaan (IAD) digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAS Catur terbagi dalam 6 kelas kemampuan lahan, yaitu kelas kemampuan II, III, IV, VI, VII dan VIII. Hak kepemilikan lahan di DAS Catur meliputi lahan milik masyarakat serta lahan negara yang dikelola Perum Perhutani dan PT Perkebunan Kandangan. Ditijau dari struktur situasi aksi, terdapat perbedaan antara isi peraturan penataan ruang dan kehutanan dalam penetapan fungsi kawasan. Kerusakan lahan di DAS Catur mencapai 2 349.13 Ha (12.72 % dari total luas DAS Catur), terjadi di lahan masyarakat, Perum Perhutani dan PT Perkebunan Kandangan. Permasalahan kelembagaan penggunaan lahan di DAS Catur yaitu 1) tumpang tindih dalam penetapan fungsi kawasan, 2) kurangnya sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan, dan 3) forum koordinasi yang belum efektif dalam mengakomodasi kepentingan masing-masing aktor. Strategi pengembangan kelembagaan untuk mengatasi permasalahan tersebut mengacu pada prinsip dasar dalam pengelolaan DAS yaitu 1) Satu DAS, satu rencana, satu pengelolaan terpadu; 2) Prinsip pengguna dan/atau pembuat polutan membayar serta Prinsip kewajiban pemerintah; 3) Kesesuaian dengan RTRW; 4) Tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; 5) Koordinasi antar sektor, antar daerah dan antar masyarakat; 6) Menghormati otonomi daerah, nilai budaya dan kearifan lokal. Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan Bappeda merupakan mekanisme untuk mencapai prinsip pengelolaan DAS terpadu dalam pengelolaan DAS Catur. Implementasi hasil Musrenbang dibiayai APBD sekaligus sebagai upaya pengarusutamaan prinsip pengelolaan DAS dalam pembangunan Kabupaten Madiun. Keterlibatan seluruh aktor dalam Musrenbang akan menciptakan interaksi untuk mensinergiskan program antar aktor serta menetapkan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif yang dituangkan dalam rencana pembangunan Kabupaten Madiun khususnya pengelolaan DAS Catur.