Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Sistem Alokasi Kuota Tuna Yang Akan Diberlakukan Oleh Iotc Di Samudera Hindia

Abstract

Penangkapan tuna khususnya yellowfin tuna dan bigeye tuna telah melebihi MSY sedangkan IOTC tidak mengatur kuota penangkapan ikan. Oleh karena itu, IOTC berencana memberlakukan alokasi kuota tuna. Negara anggota diberikan kesempatan mengajukan usulan kriteria alokasi kuota. Indonesia dan Jepang merupakan negara anggota IOTC yang mengusulkan kriteria alokasi kuota tuna. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan usulan kriteria alokasi kuota tuna yang telah diajukan oleh Indonesia dan Jepang, mengomparasi usulan kriteria alokasi kuota dan pengelolaan perikanan tuna Indonesia dengan Jepang di Samudera Hindia, serta menyusun strategi penguatan argumen untuk Indonesia dalam penentuan kriteria alokasi kuota tuna menggunakan metode deskriptif. Indonesia mengajukan kriteria sejarah penangkapan, ketergantungan ekonomi negara terhadap sumber daya ikan, IPM, negara pantai, perairan bio-ekologi, keanggotaan IOTC dan kepatuhan. Kriteria yang diajukan Jepang, yaitu sejarah penangkapan, rencana perikanan berkelanjutan, status keanggotaan, tingkat kepatuhan dengan konservasi dan pengelolaan perikanan, tingkat kepatuhan dan kontribusi keuangan, tingkat kontribusi pada riset dan pendataan serta tingkat kontribusi pemanfaatan alokasi kuota. Usulan kriteria serta pengelolaan perikanan Indonesia dan Jepang dibandingkan menggunakan dasar pertimbangan CCSBT dalam menentukan alokasi kuota tuna untuk negara anggota. Indonesia telah memenuhi seluruh dasar pembanding sedangkan Jepang tidak memenuhi dasar pembanding negara anggota yang ZEE-nya menjadi wilayah migrasi ikan. Hasil dari perbandingan dijadikan bahan pertimbangan pengambilan strategi Indonesia. Strategi yang akan dilakukan, yaitu mengkaji hak coastal state yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional menggunakan hak kepemilikan versi Ostrom dan Schlager serta menganalogikan hak pengelolaan wilayah yang diberikan kepada masyarakat pesisir. Selanjutnya, Indonesia dapat menggunakan sebagian usulan kriteria Jepang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi alokasi kuota tuna.