Persepsi masyarakat terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif, studi kasus: kota bekasi provinsi jawa barat
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui persepsi masyarakat terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Legislatif, (2) mengetahui faktor karakteristik personal (umur, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, pengalaman, motivasi) dan faktor karakteristik situasional (budaya patriarkhi, agama atau kepercayaan, kebijakan pemerintah, kebiasaan, kelompok rujukan) yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. Pengumpulan data dilaksanakan di tiga kecamatan di Kota Bekasi yaitu: Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria sejak bulan Maret hingga Mei 2006. Penentuan sampel area dan sampel Individu dilakukan dengan metode disproportionate stratified random sampling, yakni Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 40 responden, Kecamatan Bekasi Barat 38 responden dan Kecamatan Medan Satria 22 responden. Kriteria sampel individu adalah: berusia diatas 21 tahun, berpendidikan minimal SLTA dan pernah terdaftar sebagai peserta pemilu 2004. Analisis data dilakukan dengan menggunakan sofware SPSS versi 12 dengan menggunakan test statistik non parametrik chi-square test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden adalah: umur responden dominan berada diantara 31 – 50 tahun yaitu 72persen dari total responden. Pekerjaan responden lebih banyak pada sektor swasta yaitu 59 persen dari total responden. Pendapatan responden berada antara 1,5 juta – 2,5 juta sebanyak 33 persen dari total responden dan 3,5 juta – 5 juta sebanyak 25 persen dari total responden. Pendidikan responden terendah adalah diploma dan tertinggi adalah strata dua (S-2). Pengalaman politik responden berada pada kategori rendah yaitu 53 persen dari total responden. Motivasi politik responden berada pada kategori cukup baik yaitu 55 persen dan baik yaitu 31 persen dari total responden. Budaya patriarkhi berpengaruh terhadap responden yaitu 67 persen dari total responden dan sangat berpengaruh sebanyak 7 persen dari total responden dan 26 persen merasa tidak berpengaruh. Agama atau kepercayaan responden lebih dominan Islam yaitu 79 persen dari total responden, 19 persen beragama Kristen dan 2 persen beragama Hindu/Budha. Kebijakan Pemerintah dalam UU.No12.tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, responden sebanyak 71 persen menyatakan mengerti dengan kebijakan tersebut. Kebiasaan responden berada dalam kategori baik yaitu 50 persen dari total responden menunjukkan mempunyai kebiasaan baik. 48 persen responden menunjukkan mempunyai kebiasaan sangat baik. Kelompok rujukan berpengaruh terhadap responden yaitu 74 persen responden menyatakan kelompok rujukan mempengaruhi aktivitas mereka. 18 persen responden menyatakan bahwa kelompok rujukan sangat mempengaruhi aktivitas mereka. Terpaan Media massa secara surat kabar terhadap responden berada pada kategori sedang yaitu 40 persen dari total responden dan 38 persen mengalami terpaan media surat kabar secara tinggi. Terpaan media massa majalah terhadap responden berada pada kategori rendah yaitu 65 persen dari total responden. 26 persen berada pada kategori sedang dan 9 persen pada kategori tinggi. Terpaan Media Televisi terhadap responden berada pada kategori rendah, sedang dan tinggi. Faktor karakteristik personal dan karakteristik situasional yang berhubungan dengan persepsi responden terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Legislatif adalah: (1) Jenis kelamin mempunyai hubungan sangat nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (2) Umur mempunyai hubungan tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (3) Pendidikan responden mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (4) Pekerjaan responden mempunyai hubungan tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (5) Pendapatan responden mempunyai hubungan tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (6) Pengalaman politik responden mempunyai hubungan tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (7) Motivasi politik mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (8) Budaya patriarkhi mempunyai hubungan yang sangat nyata dengan persepsi terhadap akses politik, mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan persepsi terhadap partisipasi politik dan keterwakilan politik. (9) Agama atau kepercayaan responden mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (10) Kebijakan pemerintah mempunyai hubungan tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik keterwakilan politik. (11) Kebiasaan responden mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (12) Kelompok rujukan mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (13) Terpaan Media Massa surat kabar mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (14) Terpaan Media majalah mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. (15) Terpaan Televisi mempunyai hubungan tidak nyata dengan persepsi terhadap akses politik, partisipasi politik dan keterwakilan politik. Persepsi masyarakat terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Legislatif menunjukkan hasil yang positif. Responden menilai positif dan bahkan sangat positif terhadap akses politik perempuan, partisipasi politik perempuan dan keterwakilan politik perempuan.
Collections
- MT - Human Ecology [2233]