Kajian Kebijakan: Kelembagaan Urusan Kesehatan Hewan di Indonesia

Abstract

Kajian ini membahas tentang kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan hewan di Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji kuatnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan hewan berdasarkan hasil identifikasi nama kelembagaan dan struktur organisasi yang bertanggungjawab dalam urusan kesehatan hewan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebelum PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diimplementasikan. Penyelenggaraan urusan kesehatan hewan di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nama kelembagaan dan struktur organisasi penyelenggara yang beragam. Keragaman nama kelembagaan dan struktur organisasi penyelenggara urusan kesehatan hewan ini menjadi salah satu indikator untuk melihat kuatnya kebijakan pemerintah dalam urusan kesehatan hewan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebagian provinsi (41%, n= 14) dan sebagian kecil kabupaten/kota (6%, n= 31) memiliki kebijakan pemerintah yang sangat kuat dalam urusan kesehatan hewan. Sulitnya pelaksanaan otoritas veteriner sesuai dengan konsep yang terdapat dalam UU No.41 Tahun 2014 disebabkan oleh keragaman nama kelembagaan dan struktur organisasi penyelenggara urusan kesehatan hewan serta tidak adanya peraturan turunan dari UU No. 41 Tahun 2014 yang mengatur secara rinci tentang otoritas veteriner