Model Integrasi Kelembagaan Adat Panglima Laot Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh, Provinsi Aceh

Abstract

Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh memiliki keunikan dalam pengelolaan, karena selain dikelola oleh pemerintah (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) juga dikelola secara adat oleh Panglima Laot Lhok Iboih. Meskipun kedua lembaga mengelola wilayah masing-masing namun sebagian besar wilayah yang dikelola merupakan wilayah yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem pengelolaan kawasan konservasi oleh lembaga adat Panglima Laot Lhok Iboih dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam, menghitung dan mengestimasi tingkat keberlanjutan pengelolaan Wilayah Hukom Adat Laot oleh Panglima Laot Lhok Iboih dan TWA Laut Pulau Weh oleh Banda Konservasi Sumber Daya Alam, serta mendesain model integrasi sistem pengelolaan Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Iboih kedalam pengelolaan TWA Laut Pulau Weh. Penelitian dilakukan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh, Kota Sabang Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam terhadap responden yang dipilih secara purposive sampling. Selain masyarakat, wawancara dilakukan terhadap instansi-instansi yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder meliputi dokumen rencana pengelolaan TWA Pulau Weh, dokumen penataan blok TWA Pulau Weh, laporan penanggung jawaban kerja Panglima Laot Lhok Iboih, data ekosistem terumbu karang dan data lainnya. Tahapan analisis data pada penelitian ini adalah menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, menganalisis kebijakan, menganalisis tingkat keberlanjutan pengelolaan kawasan dengan metode analisis statistik multi dimensional scalling (MDS) yang di dasarkan pada perangkat lunak RAPFISH, mementukan stakeholder, serta mendesain model integrasi sistem Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Iboih kedalam pengelolaan TWA Laut Pulau Weh menggukan model konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam di TWA Pulau Weh di wilayah perairan menunjukan hasil kurang berkelanjutan. Tiga dimensi yang digunakan yaitu dimensi ekologi, dimensi ekonomi sosial dan budaya dan dimensi pengelolaan menunjukan indeks di bawah 50. Sistem pengelolaan oleh Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Iboih di Wilayah Hukom Adat Panglima Laot menunjukan tingkat keberlanjutan yang cukup berkelanjutan, dari tiga dimensi, hanya dimensi ekologi yang berada pada kategori kurang berkelanjutan. Kurang berkelanjutan kondisi ekologi pada dua wilayah di duga di sebabkan oleh kegiatan antropegenik dan juga oleh peristiwa pemutihan karang pada tahun 2010 di Pulau Weh dan sekitarnya yang menyebabkan terjadi penurunan karang keras lebih dari 50 % di TWA Laut Pulau Weh dibandingkan pada tahun 2009. Pengelolaan TWA Laut Pulau Weh oleh BKSDA dan Wilayah Hukom Adat Panglima Laot Lhok Iboih saat ini memiliki beberapa perbedaan. Akan tetapi pada prakteknya terdapat kesamaan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut memberikan peluang untuk melakukan integrasi dua sistem pengelolaan menjadi satu sistem pengelolaan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan. Integrasi kegiatan kedua sistem pengelolaan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan wilayah kelola TWA Laut Pulau Weh dan Wilayah Hukom Adat Panglima Laot Lhok Iboih, pengawasan dan pengamanan kawasan, peraturan, penegakan aturan, dan biaya pengelolaan.